KENDAL, Lingkarjateng.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kendal menggelar Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini bertema “Harmonisasi Pemda dan Polri dalam Mengawal Isu Strategis Daerah Demi Mewujudkan Kendal yang Aman, Kondusif, dan Berkelanjutan”, di Gedung Abdi Praja setda setempat pada Rabu, 18 November 2026.
Plt Kepala Badan Kesbangpol Kendal, Achmad Ircham Chalid, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan Polri dalam menghadapi berbagai perkembangan situasi yang berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan wilayah.
Menurutnya, dinamika kehidupan masyarakat saat ini semakin kompleks seiring perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi informasi. Arus informasi yang begitu cepat tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga berpotensi memunculkan persoalan apabila tidak diantisipasi dengan baik.
“Berbagai isu strategis daerah, seperti potensi konflik sosial, penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks, intoleransi, radikalisme, serta berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Penanganan masalah tersebut membutuhkan sinergi banyak pihak dari pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga elemen masyarakat.
“Kewaspadaan dini menjadi bagian penting dalam mengenali, mengidentifikasi, dan mengantisipasi berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu stabilitas wilayah,” terang Ircham.
Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
Terdapat empat hal yang perlu diperkuat melalui koordinasi tersebut. Pertama, membangun harmonisasi dan sinergitas Pemda dengan Polri melalui komunikasi serta pertukaran informasi secara berkelanjutan.
“Kedua, meningkatkan kemampuan deteksi dini dan cegah dini agar setiap potensi persoalan di masyarakat dapat diketahui dan ditangani sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar,” ungkapnya.
Ketiga, mendorong peran aktif masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga persatuan, kerukunan, serta kondusivitas lingkungan.
Keempat, membangun pola penanganan isu strategis daerah secara terpadu melalui koordinasi lintas sektor dengan mengedepankan komunikasi, pendekatan persuasif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita tidak hanya berorientasi pada penanganan permasalahan setelah terjadi, tetapi lebih mengutamakan upaya pencegahan dan antisipasi sejak dini,” tegasnya.
Ia berharap, melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh peserta mendapatkan pemahaman lebih luas mengenai perkembangan isu strategis, situasi keamanan, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas daerah.
Ircham juga mengajak seluruh peserta menjadikan forum tersebut sebagai momentum membangun kesamaan persepsi dan komitmen bersama, bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Daerah yang aman dan kondusif merupakan salah satu modal utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Ulfa































