PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Pekalongan Raya menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan pada Senin, 8 September 2025. Massa berkumpul di Gedung Kesenian sebelum bergerak ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi secara tertib sesuai peraturan perundang-undangan.
Aliansi Cipayung Pekalongan Raya sendiri merupakan gabungan beberapa organisasi mahasiswa yang aktif di wilayah Kabupaten Pekalongan.
Keanggotaan aliansi ini meliputi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekalongan, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Pekalongan Raya, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pekalongan, serta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pekalongan.
Koordinator aksi, Iman, menyebut aliansi membawa 13 tuntutan yang terdiri dari dua isu nasional dan sebelas isu lokal.
“Isu lokal yang kami tekankan adalah mitigasi bencana dan penanganan darurat sampah. Pengelolaan sampah di Kabupaten Pekalongan dinilai belum maksimal, banyak desa menumpuk sampah tanpa langkah jelas pemerintah,” ujarnya.
Iman menambahkan, mahasiswa akan mengawal tuntutan ini melalui kajian dan riset lapangan.
368 Personel Diterjunkan Kawal Demo Cipayung Raya di DPRD Pekalongan
“Kami membentuk tim riset untuk memantau perkembangan, terutama daerah pesisir yang kerap banjir dan terdampak rob. Pemerintah daerah menyampaikan tenggat waktu hingga Desember. Kami akan mengawal bersama masyarakat,” tegasnya.
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang hadir berdialog dengan mahasiswa, mengapresiasi sikap santun para peserta aksi.
“Kami berterima kasih atas masukan yang disampaikan. Isu-isu daerah yang diangkat mahasiswa penting bagi kami, karena pemerintah tidak bisa mengetahui seluruh persoalan tanpa aspirasi masyarakat,” kata Fadia.
Menurutnya, hasil kesepakatan akan dibawa ke DPR RI agar tuntutan mahasiswa dapat dibaca pemerintah pusat. Untuk persoalan lokal, Fadia berkomitmen menindaklanjuti secara bertahap.
“Persoalan sampah terus kami kerjakan. Pemindahan lokasi TPS3R sedang disiapkan agar tidak menimbulkan penolakan,” jelasnya.
Fadia menekankan, perencanaan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dilakukan secara transparan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai tingkat desa hingga kabupaten.
“Masukan dari mahasiswa akan menjadi catatan penting bagi kami demi kemajuan daerah,” pungkasnya.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Rosyid
