PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menyiapkan anggaran Rp 60 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada 2024.
Kepala Bakesbangpol Kabupaten Pekalongan, Haryanto Nugroho, menjelaskan bahwa dana Pilkada tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten setempat.
“Kami telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 60 miliar dari APBD kabupaten dan provinsi untuk mendukung penyelenggaraan serta pengamanan Pilkada. Anggaran ini sudah dianggarkan sejak 2023 hingga 2024, agar semua kebutuhan, baik logistik maupun pengamanan, dapat terpenuhi,” ujar Haryanto saat ditemui di kantornya pada Senin, 21 Oktober 2024.
Untuk memastikan kelancaran Pilkada, Haryanto bersama Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Pekalongan, Widi Hartanto, dan Kapolres Pekalongan, AKBP Prayudha Widiatmoko, telah mengecek kesiapan logistik di gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
“Logistik pemilu harus dipastikan siap dan sesuai kebutuhan agar tidak ada kendala saat hari pemungutan suara,” tambahnya.
Selain itu, Haryanto juga menyoroti politik uang, dinamika di media sosial, dan politik identitas yang menjadi tantangan pelaksanaan Pilkada.
“Politik uang masih menjadi masalah serius karena sebagian masyarakat menganggapnya wajar. Ini memerlukan pengawasan ekstra dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” jelasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah terpengaruh provokasi.
“Politik identitas yang mengangkat isu agama atau etnis bisa merusak kerukunan. Kita harus waspada agar Pilkada tetap berjalan damai,” tegas Haryanto.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Mohamad Tohir, menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja secara maksimal dalam mengawasi jalannya Pilkada 2024.
“Kami fokus pada pengawasan, pencegahan, dan penindakan. SDM (sumber daya manusia) kami sudah tersebar hingga tingkat desa/kelurahan, dan saat ini sedang dalam tahap seleksi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang nantinya akan membantu pengawasan di TPS,” ujar Tohir.
Selain mengawasi kegiatan kampanye, Bawaslu juga aktif melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan di setiap tahapan.
“Kami juga gencar melakukan sosialisasi partisipatif dan bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat serta lembaga pemerintahan terkait. Dengan langkah pencegahan yang intensif ini, kami berharap bisa menekan angka pelanggaran pada Pemilihan Serentak tahun ini,” pungkasnya. (Lingkar Network | Fahri Akbar – Lingkarjateng.id)
