BLORA, Lingkarjateng.id – Bupati Blora Arief Rohman meminta TNI ikut mengawal dalam pendistribusian pupuk di wilayah setempat. Hal ini disampaikannya saat melakukan sidak pengecekan untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi pupuk di Gudang Penyangga Pupuk, Kelurahan Bangkle, Kabupaten Blora.
Pada kesempatan tersebut, Bupati didampingi oleh Dandim 0721 Blora Letkol Inf. Andy Soelistyo Kurniawan Putro, S.Sos., M.Tr. (Han) dan Plt Kepala Dindagkop UKM Blora Luluk Kusuma Agung Ariadi, turut berdialog dengan pihak pengelola gudang pupuk tersebut.
Bupati mengungkapkan, bahwa sebelumnya ada laporan dari masyarakat bahwa penyaluran dikalangan petani terkadang harganya ada yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Potensi Jagung Melimpah, Bupati Blora Harap Ada Pabrik Pakan Ternak
“Kita sudah masuk Masa Tanam (MT) 2 jadi ini dengan Pak Dandim dan Dinas Perdagangan melakukan sidak, bahwa sudah ada beberapa laporan yang harga di bawah ini sudah melebihi HET,” ucapnya.
Dijelaskan bahwa terkait pasokan pupuk tersebut jumlahnya sudah menyesuaikan dengan data yang ada di Elektronik-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK). Namun demikian, terkadang kendala yang dihadapi di tingkat pengecer adalah harganya melebihi HET.
Bupati pun meminta, para petani untuk melapor apabila menemukan penjualan pupuk bersubsidi dengan harga melebihi ketentuan. Nantinya akan ada tim yang diterjunkan ke lapangan.
“Kalau ada laporan dari petani untuk harga pupuk yang melebihi HET nanti silakan dilaporkan, nanti akan terjun dengan Babinsa, nanti Pak Dandim kami minta tolong untuk mengawal penyaluran pupuk ini,” paparnya.
TP PKK Gelar Rapat Konsultasi, Bupati Blora Minta Percepat Vaksinasi dan SDGs
Sementara itu, Dandim 0721 Blora mengungkapkan bahwa jajaran TNI dari Kodim 0721 Blora siap membantu mendampingi penyaluran pupuk bersubsidi agar berlangsung lancar dan sesuai ketentuan.
“Saya sudah mendapatkan arahan dari Pak Bupati, kami siap mendampingi khususnya Babinsa, kami juga menyampaikan saran dan masukan dalam pengeceran atau pengedaran pupuk bisa terjadwal sehingga Babinsa kami bisa mengetahui,” ucapnya.
“Contoh dalam satu KPL ada berapa stok yang harusnya didistribusikan, berapa yang sudah keluar dan yang masih di gudang sehingga kami bisa monitor untuk mencegah penjualan diluar ketentuan,” jelasnya. (Lingkar Network | Koran Lingkar)
