BATANG, Lingkarjateng.id – Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Kabupaten Batang berhasil menjadi yang terbaik tingkat nasional kategori Sekretariat DPRD atau Eka Acalapati dengan torehan skor 94.
Atas prestasi itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly memberi penghargaan JDIH Award tahun 2022.
Tidak hanya Sekretariat DPRD, Bagian Hukum Setda Batang kembali memperoleh pengelolaan JDIH terbaik nasional ketiga kalinya di peringkat empat kategori pemerintah daerah kabupaten. Penyerahan penghargaan JDIH Award 2022 berlangsung di Jakarta pada Selasa 18 Oktober 2022.
“Alhamdulillah tahun ini Kabupaten Batang mampu meraih JDIH Award di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menempati posisi terbaik nasional, pertama untuk Sekretariat DPRD dan terbaik keempat untuk Bagian Hukum Setda Batang yang sudah tiga kali meraih penghargaan terbaik nasional,” kata Penjabat (Pj) Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki saat ditemui di kantornya pada Rabu, 19 Oktober 2022.
Ia berharap penghargaan ini ke depan bisa semakin lebih baik dan terus muncul inovasi-inovasi baru dengan memanfaatkan dan mengikuti perkembangan informasi teknologi.
“Perkembangan Informasi Teknologi (IT) itu terus mengalami kemajuan. Maka kita harus terus berinovasi di era digital. Oleh karena itu, layani masyarakat berkaitan informasi dan dokumen bidang hukum dengan mudah, cepat dan akurat,” jelasnya.
Atas prestasi itu, Pj Bupati Batang mengapresiasi kinerja jajaran birokratnya yang telah berhasil meraih prestasi yang cukup membanggakan bagi Kabupaten Batang.
“Prestasi JDIH Award harus kita pertahankan dan terus edukasi masyarakat terkait hukum dan permudah masyarakat mengakses informasi produk hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Batang, Bambang SS, menyatakan keunggulan laman JDIH sangat mudah diakses oleh masyarakat luas. Tidak hanya itu, kegiatan yang ada di DPRD juga terdokumentasi rapi dan baik.
“Menurut penilaian dari pusat, pengelolaan JDIH DPRD Batang itu sudah layak menjadi yang terbaik. Seperti produk hukum maupun risalah-risalah keputusan DPRD,” ungkapnya.
Atas prestasi yang diraih sejak digulirnya, lanjut dia, penyelenggaraan JDIH hingga sekarang Sekretariat DPRD selalu meraih prestasi.
Kepala Bagian Hukum Setda Batang, Siti Ghoniah menambahkan, ada beberapa poin penilaian seperti terkait sarpras dan SDM, organisasi, koleksi, inovasi, teknis pengelolaan dan pemanfaatan TIK.
“Salah satu yang menjadi poin plus dari Kabupaten Batang yakni adanya beberapa program inovatif. Seperti mengajak pihak desa dan mahasiswa serta masyarakat luas agar lebih melek produk hukum,” terangnya.
Ia menambahkan, ada juga beberapa program yang dilaksanakan seperti inovasi tampilan dan laman agar mampu mengintegrasi laman produk hukum desa ke laman JDIH Kabupaten Batang.
“JDIH Pemkab Batang juga memuat produk hukum dari semua desa yang ada di Batang,” tuturnya.
Sementara terkait program penulisan bidang hukum untuk mahasiswa dan masyarakat umum di Jawa Tengah sebagai upaya sosialisasi produk hukum dan mengenalkan JDIH Kabupaten Batang kepada masyarakat luas hingga warga binaan di Lapas Batang.
“Kita meraih penghargaan karena beberapa inovasi dan berbagai upaya peningkatan dan pengembangan pelayanan JDIH Kabupaten Batang kepada OPD dan masyarakat. Kami berusaha agar produk hukum di Kabupaten Batang dapat dikenal masyarakat luas,” ujarnya. (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)
