DEMAK, Lingkarjateng.id – Gerakan Aliansi Buruh Demak (Gebrak) melakukan unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menolak penggunaan regulasi PP 36. Hal ini disambut baik Ketua DPRD Demak dan berakhir dengan audiensi.
Ketua DPRD Demak, Sri Fahrudin Bisri Slamet pun mengucapkan terima kasih atas kondusivitas aksi unjuk rasa tersebut. “Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih sekali atas kondusivitas keamanan di Kabupaten Demak, dan terima kasih kepada Pak Kapolres yang sudah mengkoordinasikan dengan kawan-kawan Gerakan Aliansi Buruh Demak (Gebrak) ini sehingga aksi unjuk rasa ini dapat berjalan dengan baik, artinya kita bisa berbicara dari hati ke hati dan tidak menimbulkan kemacetan,” ujarnya di ruang rapat, pada Kamis, 15 September 2022.
Dari audiensi tersebut, Ketua DPRD Demak menyebutkan ada tiga hal yang dapat disimpulkan. Pertama, terkait dengan regulasi pengupahan, yang kedua terkait dengan ponolakan kenaikan BBM, dan ketiga terkait dengan kondisi daerah dewan pengupahan untuk bisa dikoordinasikan dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).
“Terkait dengan yang ketiga kami akan mengundang pihak Disnaker dan kalian semua untuk kita temukan dimana agar dewan pengupahan ini dapat berfungsi dengan baik, nanti setelah bertemu dengan dinas kita akan berkoordinasi dengan Bupati terkait hal tersebut,” terangnya.
Sedangkan terkait regulasi kenaikan harga BBM, Ketua DPRD Demak menyampaikan jika hal tersebut merupakan kewenangan pusat. Meski demikian, pihaknya tetap akan menampung aspirasi masyarakat. Sebab menurutnya, keprihatian yang dialami masyarakat juga menjadi keprihatinan di pihak pemerintah.
Pemerintah, sambungnya, menyadari dan memahami kondisi tersebut dan pemerintah pusat pun sudah membuat skema-skema agar daya beli masyarakat masih kuat, di antaranya adan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.
“Pastinya kami berharap dengan kondisi saat ini kita semua bisa menjaga stabilitas yang ada karena kalau sampai terjadi kekacauan, terjadi demo besar-besaran yang rugi kita sendiri juga. Artinya kalau stabilitas nasional goncang pastinya stabilitas ekonomi juga ikut goncang,” imbuhnya
Di akhir audiensi, ia menuturkan kondisi yang saat ini terjadi tak lepas dari kondisi negara dan dunia sedang terjadi krisis. Tingkat inflasi Indonesia masih di bawah Inggris yang berada di angka 10,5 persen dan ada kemungkinan ada kenaikan 1,4 atau 1,8 persen seperti yang sudah disampaikan presiden dalam pidatonya kemarin.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah diperintahkan oleh pemerintah pusat untuk membuat bantalan sosial agar kenaikkan inflasi ini tidak terjadi. “Sudah kita siapkan untuk bantalan sosial senilai Rp 4 miliar atau 2 persen dari dana transfer umum agar masyarakat masih mempunyai daya beli. Artinya kondisi di Indonesia ini harus kita sikapi bersama dalam satu alur pikiran agar kita bisa keluar dari krisis ini, karena sehabis Covid-19 diterjang oleh krisis akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Apa yang menjadi tuntutan kalian juga akan kita sampaikan kepada pusat, dan nanti akan kita sampaikan kepada Disnaker terkait dengan regulasi upah,” pungkasnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Koran Lingkar)
