REMBANG, Lingkarjateng.id – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menggelar pertemuan konsultasi masyarakat Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Grawan di Pollos Hotel, Rembang pada Jumat, 2 September 2022.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat, dan Kepala Desa terdampak pembangunan Bendungan Grawan.
Pelaksana Harian (Plh) Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’ menyambut baik adanya RTD itu sebagai tahapan pembangunan Bendungan Grawan. RTD menurutnya sangat penting dalam menyukseskan pembangunan bendungan.
Pasalnya dengan adanya RTD ini, dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga pembangunannya akan berjalan lebih mudah dan lancar. Bendungan Grawan ini dibangun tahun 2004. Kapasitasnya mampu menampung hingga 82 ribu meter kubik air.
“RTD bendungan yang dibangun sejak tahun 2004 dengan kapasitas tampungan debit hingga 82 ribu meter kubik ini penting untuk mempersiapkan upaya-upaya guna memperkecil resiko jatuhnya korban jiwa dan mengurangi kerusakan harta benda, bila terjadi keruntuhan bendungan,” ujarnya.
Dikatakan Plh Bupati Rembang, peraturan baru muncul di tahun 2020. Hal itu bisa dimaklumi karena masa pandemi covid-19. Sehingga naskah akademiknya baru disusun sekarang.
Menurutnya, setelah menyusun naskah akademik maka tinggal peresmian. Dan ketika nantinya ada kejadian darurat, maka tinggal bertindak sesuai standar operasional penanganan.
Ada 5 Desa yang terdampak pembangunan Bendungan Grawan yang berada di Kecamatan Sumber. kelima desa itu yakni Desa Grawan, Desa Randuagung, Desa Tlogotunggal, Desa Bogoharjo, dan Desa Kedungasem.
Selain 5 desa di Kecamatan Sumber, ada sejumlah desa di wilayah Kecamatan Kaliori yang juga terdampak pembangunan Bendungan Grawan. Desa-desa itu yakni Desa Kuangsan, Pengkol, Babadan, Karangsekar, Banggi, Sidomulyo, Sambiyan, Dresi Kulon, dan Mojowarno. (Lingkar Network | R. Teguh Wibowo – Koran Lingkar)
