Batang (lingkarjateng.id) – Maraknya pembangunan tempat usaha di Kabupaten Batang menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama terkait kepatuhan pemilik bangunan terhadap perizinan. Sejumlah bangunan komersial, mulai dari gudang hingga tempat usaha seperti salon, teridentifikasi belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menyiapkan langkah penertiban. Upaya ini mulai difokuskan pada 2027, menyasar perusahaan dan pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban perizinan.
Kepala DPUPR Batang, Endro Suryono mengatakan, berdasarkan hasil analisis sementara, masih ditemukan sejumlah bangunan usaha yang belum dilengkapi PBG. Pemerintah daerah pun akan mendorong pemilik bangunan agar segera mengurus dokumen perizinan sesuai ketentuan.
“Berdasarkan analisis dan kajian kami, ada beberapa gudang dan tempat usaha, termasuk salon, yang sementara kami identifikasi belum mempunyai Persetujuan Bangunan Gedung,” kata Endro saat ditemui di Kantor DPUPR Batang, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, penataan perizinan bangunan tidak semata-mata berkaitan dengan tertib administrasi. PBG juga menjadi instrumen untuk memastikan bangunan memenuhi persyaratan teknis, memiliki konstruksi yang aman, serta tidak mengabaikan aspek lingkungan dan tata ruang.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada area pembangunan. Pemilik lahan diminta tidak memanfaatkan seluruh bidang tanah untuk bangunan maupun perkerasan, sehingga tetap tersedia ruang bagi tanaman dan daerah resapan air.
Endro mencontohkan, pemanfaatan lahan seluas 500 meter persegi perlu memperhatikan keberadaan ruang terbuka yang mendukung keseimbangan lingkungan.
“Kalau punya tanah misalnya 500 meter persegi, dipastikan di situ ada ruang terbuka hijau. Artinya, harus ada ruang untuk tumbuhan dan lain-lain. Kebutuhan lingkungan dan oksigen memang harus kita perhatikan,” jelasnya.
Selain lingkungan, DPUPR juga akan memastikan aspek keselamatan konstruksi menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan teknis. Bangunan harus memiliki perhitungan struktur yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama untuk gedung berukuran besar maupun bangunan bertingkat.
Perhatian lainnya menyangkut jarak bangunan terhadap fasilitas umum. Pemilik usaha wajib mematuhi ketentuan garis sempadan, baik di sekitar jalan raya, sungai maupun saluran irigasi. Ketentuan tersebut diperlukan agar pembangunan tidak mengganggu fungsi fasilitas publik maupun menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Jangan sampai orang membangun, tetapi tidak memperhatikan aturan. Ada ketentuan mengenai sempadan jalan, sempadan sungai, irigasi dan lainnya. Itu semua sudah diatur,” tegasnya.
Di sisi lain, penertiban bangunan tanpa PBG juga berpeluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang. Pasalnya, penerbitan PBG dikenai retribusi sesuai ketentuan peraturan daerah.
Dengan masih ditemukannya bangunan usaha yang belum berizin, pemerintah melihat adanya potensi penerimaan yang belum tergarap secara optimal.
Endro menyebut, DPUPR masih melakukan kajian untuk menghitung nilai potensi retribusi yang bisa diperoleh dari penataan perizinan tersebut. “Kami masih mengkaji, berapa miliar potensi yang nantinya bisa ditarik sesuai regulasi. Identifikasi kami menunjukkan potensinya cukup besar,” ungkapnya.
Dia menegaskan bahwa penetapan target penerimaan retribusi bukan menjadi kewenangan DPUPR. Dalam mekanisme perizinan, dinas tersebut bertugas melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi teknis sebelum proses penerbitan izin dilanjutkan oleh instansi yang menangani perizinan.
Aspek yang diperiksa meliputi pemenuhan ruang terbuka hijau, kekuatan struktur, hingga kesesuaian bangunan dengan ketentuan teknis yang berlaku.
“DPUPR membantu dari sisi teknis perizinan. Perizinan tidak bisa mengeluarkan sebelum mendapatkan rekomendasi dari kami. Yang kami periksa antara lain ruang terbuka hijau, struktur bangunan, dan kesesuaian teknisnya,” imbuhnya.
Sebagai gambaran, target retribusi PBG pada 2026 diperkirakan mencapai Rp2 miliar. Sementara itu, kawasan industri berskala besar seperti Batang Industrial Park dinilai relatif lebih tertib dalam memenuhi kewajiban perizinan bangunan.
Justru pelaku usaha berskala kecil yang tersebar di sejumlah wilayah menjadi salah satu sasaran pembenahan. DPUPR menilai kelompok usaha tersebut perlu mendapat perhatian agar seluruh bangunan komersial memiliki legalitas sesuai aturan.
Memasuki 2027, pemerintah daerah akan memprioritaskan pendataan dan penertiban perusahaan kecil yang teridentifikasi belum mengurus PBG. “Konsentrasi kami pada 2027 adalah perusahaan-perusahaan kecil yang sementara ini teridentifikasi belum mengurus PBG,” pungkasnya.***
Jurnalis : Dini Indriani
Editor : Ady Arfian





























