KENDAL, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal mulai membahas Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kendal tahun 2027 mulai dalam Rapat Koordinasi Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Kendal Tahun 2026 di Ruang Rapat Abdi Praja Setda Kendal, Jumat, 20 November 2026.
Dalam rapat tersebut, kalangan buruh menginginkan upah minimum tahun depan ditetapkan sebesar Rp4,2 juta, sesuai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten Kendal.
Angka yang diperjuangkan buruh tersebut lebih tinggi dibandingkan UMK Kendal 2026 yang saat ini ditetapkan sebesar Rp2,9 juta. Perwakilan buruh menilai penetapan upah berdasarkan 100 persen KHL perlu menjadi acuan dalam menentukan besaran UMK mendatang.
Ketua Dewan Buruh Kabupaten Kendal, Sudarmaji, menegaskan bahwa perjuangan pemenuhan upah sesuai KHL masih menjadi prioritas kalangan buruh. Mereka juga meminta pemerintah daerah merealisasikan penerapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) mulai 2027.
“Kami dari buruh tetap bertahan agar penetapan upah mengacu pada 100 persen KHL sesuai regulasi,” katanya.
Di tengah tuntutan tersebut, Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, meminta seluruh unsur dalam hubungan industrial mengedepankan musyawarah untuk menentukan kebijakan pengupahan tahun depan. Pemerintah daerah berharap pembahasan menghasilkan keputusan yang dapat diterima pekerja maupun kalangan pengusaha.
“Harapan kita nanti ada kesepakatan bersama yang tentunya diterima oleh semua pihak,” ujarnya.
Menurut Bupati Tika, kebijakan UMK tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pekerja, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan usaha. Oleh karena itu, ia menilai aspirasi buruh dan kemampuan dunia usaha perlu dibicarakan secara terbuka sebelum keputusan ditetapkan.
UMK Kendal 2027 nantinya mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027. Bupati Tika menegaskan proses penetapannya harus mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman pengupahan terbaru.
“Pembahasan baru akan dilaksanakan besok,” jelasnya.
Mengenai permintaan buruh agar upah ditetapkan sebesar 100 persen KHL, Bupati Tika menyebut usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut melalui Dewan Pengupahan. Pembahasan melibatkan berbagai unsur, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), perwakilan buruh, akademisi, praktisi, dan pemerintah.
“Kalau tuntutan dari para buruh sementara sesuai KHL. Tapi nanti kita membutuhkan proses dalam pembahasan,” tuturnya.
Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan KHL Kabupaten Kendal mencapai Rp4,2 juta. Sementara itu, nilai KHL untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar Rp3,7 juta.
Selain membahas pengupahan, Bupati Tika juga menyoroti pentingnya menjaga hubungan industrial agar tetap kondusif. Seluruh pihak diminta mengutamakan komunikasi dan mencari penyelesaian bersama apabila muncul persoalan ketenagakerjaan.
Ia juga mendorong peningkatan upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya perselisihan hubungan industrial. Langkah tersebut diperlukan agar persoalan antara pekerja dan pengusaha dapat ditangani secara proporsional.
“Saya berharap rapat koordinasi ini menghasilkan kesepahaman dan langkah kerja yang nyata bagi kemajuan ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal. Semua pihak memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan. Jika semua pihak fokus menunaikan kewajibannya dengan penuh amanah, Insyaallah tidak akan ada hak-hak pihak lain yang terabaikan,” tegasnya.
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Muslichul Basid































