BATANG, Lingkarjateng.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Batang kembali mengevaluasi dan uji publik kualitas keterbukaan informasi publik pada Rabu, 18 November 2026.
Sebanyak 13 Organisai Perangkat Daerah (OPD) mengikuti tahapan uji publik dengan peserta dari tujuh SKPD, meliputi Inspektorat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan), Dinas Sosial (Dinsos), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Kesehatan (Dinkes).
Selain itu, enam kecamatan turut mengikuti kegiatan tersebut, yakni Banyuputih, Wonotunggal, Bandar, Reban, Bawang, dan Gringsing.
Kepala Diskominfo Batang, Puji Setiyowati, menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif. Evaluasi menjadi sarana untuk melihat sejauh mana komitmen setiap OPD dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi.
“Uji publik merupakan salah satu langkah untuk mendorong seluruh OPD agar semakin optimal dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan yang transparan kepada masyarakat,” terangnya.
Puji mengatakan bahwa pemerintah harus memastikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat diperoleh secara cepat, tepat, dan mudah diakses sesuai ketentuan yang berlaku.
Dari evaluasi tersebut, masing-masing OPD diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan dalam pengelolaan informasi yang meliputi penataan dokumentasi, ketersediaan informasi publik, hingga mekanisme pelayanan permohonan informasi.
“Kami ingin memastikan seluruh OPD memiliki komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan informasi publik. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat, dan mudah diakses,” ujarnya.
Sementara itu, Komisioner Bidang Kelembagaan dan Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah, Ermy Sri Ardhyanti, menegaskan keterbukaan informasi perlu dibangun sebagai budaya kerja di setiap badan publik.
OPD tidak cukup hanya menyediakan informasi ketika ada permintaan dari masyarakat, tetapi juga harus aktif menyampaikan informasi yang memang wajib diumumkan.
Informasi tersebut mencakup kategori informasi yang diumumkan secara berkala, serta-merta, maupun yang tersedia setiap saat sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
“Badan publik harus memiliki komitmen dalam menjalankan keterbukaan informasi. Pengelolaan informasi juga harus didukung dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta mekanisme pelayanan yang jelas,” jelasnya.
Ia berharap, pelaksanaan uji publik dapat menjadi kesempatan bagi OPD untuk membenahi berbagai aspek yang masih belum optimal.
Dengan begitu, keterbukaan informasi tidak berhenti pada pemenuhan standar penilaian, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (adv)
Jurnalis: Dina Indriani
Editor: Ulfa































