KENDAL, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal meningkatkan kesiapsiagaan mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan 2026–2027.
Pemkab Kendal menggandeng lintas sektor untuk menyatukan langkah dan memperkuat kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, khususnya banjir, tanah longsor, angin kencang, dan pohon tumbang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kendal, Agus Dwi Lestari, mengatakan kesiapsiagaan merupakan bagian penting dalam tahapan penanggulangan bencana, terutama pada masa prabencana.
“Penanggulangan bencana tidak hanya pada saat bencana, tetapi juga prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Saat ini kita berada pada tahap prabencana, khususnya kesiapsiagaan. Karena itu, seluruh stakeholder di Kabupaten Kendal kita hadirkan bersama-sama untuk mengantisipasi dan menanggulangi berbagai kemungkinan bencana,” jelasnya dalam rapat koordinasi, Selasa, 17 November 2026.
Pemkab Kendal mendorong setiap instansi dan lembaga memahami tugas serta tanggung jawab masing-masing melalui pembagian klaster penanggulangan bencana.
“Klaster tersebut mencakup berbagai bidang penanganan, mulai dari penyelamatan dan evakuasi, penanganan kedaruratan, penyediaan dapur umum, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Dengan pembagian tugas yang jelas, setiap unsur diharapkan dapat bergerak cepat dan terkoordinasi tanpa harus saling menunggu ketika terjadi bencana,” terangnya.
Selain itu, Sekda menyampaikan bahwa mitigasi perlu diperkuat dengan pendataan wilayah rawan bencana.
“Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Kendal juga berencana menerbitkan surat imbauan Bupati kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan dengan potensi risiko bencana,” imbuhnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kendal, Toni Ari Wibowo, menegaskan bahwa penanggulangan bencana diperlukan komitmen bersama dan penguatan kelembagaan agar seluruh pemangku kepentingan memiliki kesiapan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.
Hal tersebut penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, keterlambatan respons, maupun kesenjangan pelayanan kepada masyarakat terdampak.
“Dalam kegiatan ini juga turut melibatkan PMI Kabupaten Kendal, Baznas, LRB MDMC, LPBI NU, serta Forum Relawan Penanggulangan Bencana Kendal,” terangnya. (adv)
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Ulfa































