SEMARANG, LINGKARJATENG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait terlibat dalam pelaksanaan program penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Keterlibatan lintas sektor diperlukan agar pelayanan dan pengawasan terhadap pekerja migran dapat berjalan hingga tingkat desa.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi setelah menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin di Semarang, Kamis (12/11/2026). Kesepakatan tersebut mengatur penguatan sinergi penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan pekerja migran.
“Sehingga program penempatan dan pelindungan pekerja migran dapat berjalan secara terintegrasi hingga tingkat desa,” kata Ahmad Luthfi.
Menurut Luthfi, kerja sama dengan Kementerian P2MI diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus memberikan kepastian pelindungan bagi pekerja migran asal Jawa Tengah.
Ia menyebut sejumlah daerah di Jawa Tengah menjadi kantong pekerja migran. Kabupaten Cilacap tercatat memiliki hampir 12.000 pekerja migran, Brebes sekitar 6.000 orang, Kendal sekitar 6.000 orang, dan Banyumas sekitar 4.000 orang.
Sementara itu, negara tujuan utama pekerja migran asal Jawa Tengah antara lain Taiwan dengan jumlah hampir 21.000 orang, Hong Kong sekitar 18.000 orang, dan Malaysia sekitar 4.000 orang.
Luthfi berharap pendampingan dan pembinaan dari Kementerian P2MI dapat memperkuat koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi dan akses pelayanan yang tepat sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri.
Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pelayanan kepada pekerja migran, mulai dari penempatan, pelindungan, pemberdayaan, hingga peningkatan kapasitas.
“Kesempatan hari ini merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi kami untuk bersama-sama memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks pelayanan Pekerja Migran kita, baik pelindungannya, penempatannya, pemberdayaannya maupun peningkatan kapasitasnya,” ujar Mukhtarudin.
Ia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan dua arahan utama kepada Kementerian P2MI. Pertama, memperkuat pelindungan pekerja migran sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Tanah Air.
Kedua, meningkatkan kompetensi pekerja migran dari kategori lower skill menjadi medium-high skill agar mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja formal dan profesional di berbagai negara.
Salah satu program yang dijalankan untuk mencapai target tersebut adalah SMK Go Global. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan bahasa, keterampilan teknis, dan sertifikasi calon pekerja migran.
“Program inilah yang akan kita implementasikan melalui SMK Go Global, yang merupakan program Bapak Presiden Prabowo dan menjadi salah satu program prioritas nasional. Kita ingin meningkatkan kapasitas pekerja migran Indonesia agar dapat mengisi sektor-sektor formal dan profesional di seluruh dunia,” jelas Mukhtarudin.
Di Jawa Tengah, program SMK Go Global telah memperoleh sekitar 9.000 pendaftar dari kuota 8.000 peserta. Sekitar 5.000 peserta telah mengikuti proses peningkatan kapasitas hingga pelaksanaan batch kedua.
Mukhtarudin mengatakan, pemerintah akan memperluas program tersebut pada 2027. Target peserta secara nasional meningkat dari 32.000 orang pada 2026 menjadi 140.000 orang pada 2027.
“Jawa Tengah berpeluang mendapatkan kuota lebih besar untuk peningkatan kapasitas, baik dalam aspek bahasa, keterampilan teknis maupun sertifikasi. Seluruh program ini dibiayai melalui APBN,” ungkapnya.
Berdasarkan data SISKOP2MI periode 2025 hingga 9 November 2026, Kementerian P2MI telah memfasilitasi 613.288 layanan penempatan pekerja migran secara nasional. Dari jumlah tersebut, Jawa Tengah menyumbang 127.906 layanan atau sekitar 20,85 persen.
Lima negara tujuan utama pekerja migran asal Jawa Tengah meliputi Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang.
Mukhtarudin menyebut Cilacap, Brebes, dan Kendal sebagai sejumlah daerah yang menjadi kantong pekerja migran dan membutuhkan dukungan pelayanan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Menurutnya, kontribusi pekerja migran tidak hanya berdampak pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi di daerah melalui pengiriman uang atau remitansi.
“Uang yang dikirimkan pekerja migran langsung kepada keluarga di daerah dapat memperkuat ekonomi rumah tangga, meningkatkan daya beli masyarakat, menggerakkan UMKM, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa,” katanya.
Ruang lingkup kerja sama Kementerian P2MI dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman, pemetaan calon pekerja migran, pendidikan dan pelatihan, serta dukungan layanan kesehatan.
Kerja sama juga mencakup pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana penempatan pekerja migran, pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya, pertukaran data dan informasi, serta pelayanan pelindungan bagi calon pekerja migran maupun pekerja migran Indonesia.
Mukhtarudin berharap kesepakatan tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi diwujudkan melalui program nyata dan berkelanjutan yang memberikan manfaat langsung bagi pekerja migran dan keluarganya. (HMS/Red)
