KENDAL, Lingkarjateng.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Kendal, Alfebian Yulando, menegaskan pemerintahan desa harus tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.
Tertib administrasi menjadi hal mendasar untuk memastikan seluruh aset desa tercatat, terdata, dan memiliki kejelasan status kepemilikan. Jangan sampai aset yang seharusnya menjadi milik desa justru beralih atau jatuh ke tangan pihak lain akibat lemahnya pengadministrasian.
“Mengerti aset desa. Artinya secara administrasi harus dipastikan. Jangan sampai itu aset desa, tetapi bisa jatuh ke pihak lain. Karena itu, seluruh aset desa harus benar-benar diperhatikan dan dipastikan pencatatannya,” tuturnya, Rabu, 11 Novembe 2026.
Dispermasdes Kendal memberikan pendampingan tata kelola keuangan dan aset desa sebagai upaya memperkuat pemahaman aparatur desa dalam menjalankan tata kelola pemerintahan agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendampingan diselenggarakan dengan menggandeng Kejaksaan Negeri selaku aparat penegak hukum yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah desa.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kajari dan jajaran yang sudah berkenan mendampingi kami,” ucapnya.
Ia berharap melalui pendampingan tersebut dapat terwujud pemerintahan desa yang semakin profesional, tertib administrasi, serta mampu menjaga dan mengamankan seluruh aset desa sebagai kekayaan milik masyarakat.
Wujudkan Tata Kelola Keuangan Transparan, Dispermasdes Kendal Gelar Pendampingan di Desa
Senada, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dispermasdes Kendal, Tekat Utomo, menambahkan pendampingan tersebut sangat penting mengingat berbagai persoalan yang muncul di pemerintahan desa umumnya berawal dari administrasi kurang tertib serta ketidakpatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan dan aset.
Menurutnya, pemahaman terhadap aturan dan pelaksanaan administrasi yang benar harus terus diperkuat agar pemerintah desa tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan pengelolaan anggaran maupun aset milik desa.
“Pendampingan ini sangat penting sekali, karena posisi permasalahan yang ada di pemerintah desa rata-rata bersumber dari tidak tertibnya pengelolaan atau tidak taat regulasinya dalam pengelolaan keuangan dan aset,” jelasnya.
Ia berharap kualitas pengelolaan keuangan dan aset desa ke depan semakin baik, tertib, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, kegiatan pendampingan menjadi sarana bagi aparatur desa untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan regulasi yang terus berjalan. Dengan demikian, pemerintah desa dapat menyesuaikan tata kelola administrasi sesuai ketentuan terbaru.
“Harapannya ke depan semakin baik lagi dalam pengelolaan keuangan maupun aset desa. Ini juga untuk menyikapi perkembangan dan perubahan regulasi ke depan, sehingga pemerintah desa bisa lebih siap dan tidak keliru dalam pelaksanaannya,” pungkasnya. (adv)
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Ulfa
