KENDAL, Lingkarjateng.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Kendal memberikan pendampingan pengelolaan keuangan dan aset desa di Kecamatan Boja dan Kaliwungu pada Rabu, 11 November 2026.
Dispermasdes Kendal menggandeng Kejaksaan Negeri untuk memberikan pendampingan yang diikuti para kepala desa, perwakilan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah masing-masing.
Adapun narasumber yang dihadirkan yakni Kepala Kejari, Salomina Meyke Saliama; Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Samgar Siahaan; Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Selfia Ayunika Nilamsari; serta Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Faisal Anwar. Sementara moderator kegiatan adalah Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dispermasdes Kendal, Tekat Utomo.
Kepala Dispermasdes Kendal, Alfebian Yulando, mengatakan pendampingan pengelolaan keuangan dan aset desa merupakan aspek penting yang harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Ini sesuai dengan petunjuk dan arahan Ibu Bupati Kendal agar kami di Dispermasdes bisa bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Kendal. Kami melaksanakan kegiatan pendampingan terkait pengelolaan keuangan dan aset desa karena ini menjadi bagian yang sangat penting untuk dikelola dengan baik,” terangnya.
Difasilitasi Dispermasdes, Bupati Kendal Harap Pelantikan ABPEDNAS Perkuat Profesionalisme BPD
Pihaknya menggandeng kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum (APH) yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah desa. Karena itu, kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjadi ruang konsultasi sekaligus pembelajaran bagi aparatur desa dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.
Febi berharap setelah pemberian pendampingan ini para kepala desa, perangkat desa, maupun unsur kelembagaan desa semakin memahami aturan dan mekanisme pengelolaan keuangan serta aset desa.
“Output yang kami harapkan, para kepala desa, perangkat desa dan kelembagaan desa bisa meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan maupun aset desa. Ke depan, jangan sampai terjadi kesalahan yang sama. Dengan adanya pendampingan ini, kami berharap pengelolaan pemerintahan desa semakin tertib dan sesuai aturan,” tuturnya.
Di sisi lain, ia berharap sinergi bersama Kejaksaan Negeri Kendal tidak hanya memperkuat pemahaman aparatur desa, tetapi juga mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (adv)
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Ulfa
