SEMARANG, Lingkarjateng.id – Ratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Tengah kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin sore, 22 Juni 2026. Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang juga digelar di lokasi yang sama, namun belum mendapatkan respons dialog dari pejabat pemerintah maupun wakil rakyat.
Kali ini, PMII mengerahkan massa dari berbagai cabang di Jawa Tengah dengan membawa beragam tuntutan yang mencakup isu ekonomi makro, nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Revisi Undang-Undang (RUU) Polri dan TNI, hingga persoalan korupsi, integritas kelembagaan, serta melemahnya supremasi hukum.
Selain itu, mereka juga menyoroti isu penyempitan ruang sipil, kebijakan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa, serta mendesak pemerintah daerah membuka ruang dialog langsung dengan mahasiswa.
Ketua Koordinator Lapangan PMII Jawa Tengah, Andre Bahtiar, menilai salah satu perhatian serius yang perlu dikaji pemerintah adalah usulan tambahan anggaran Polri sebesar Rp66,1 triliun untuk tahun 2027 yang diajukan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak terlepas dari dampak kenaikan harga BBM yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Polri juga kena imbasnya. Sebenarnya yang mendapatkan imbas dari naiknya BBM kan enggak cuma aparat penegak hukum atau aparatur negara. Kita sebagai rakyat sipil juga merasakannya. Kita lihat BBM dulu zaman Pak Jokowi periode kedua, premium mulai sulit akhirnya mau tidak mau kita pindah ke pertalite. Kita prediksi ketika pertamax hari ini tetap naik nantinya pertalite akan langka dan masyarakat akan beralih ke pertamax,” tegasnya.
Andre juga menilai pengajuan tambahan anggaran tersebut mencerminkan kebijakan yang kurang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang tengah tertekan.
“Kita lihat seorang aparatur negara merasakan efek dari kenaikan BBM namun hanya memikirkan golonganya sendiri. Seharusnya mereka sebagai aparatur negara mereka bisa berpikir dan mencari win-win solution terhadap keresahan masyarakat yang mengalami ekonomi sulit saat ini apalagi rupiah saat ini masih di angka 17.800 sekian,” ungkapnya.
Selain isu ekonomi, PMII Jawa Tengah juga menyoroti pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa sejak awal Juni. Mereka menilai kondisi tersebut berkaitan dengan lemahnya tata kelola pemerintahan, termasuk dalam sistem penempatan jabatan.
“Makanya salah salah satu yang kami kritisi PMII Jawa Tengah ialah bagaimana meritokrasi kita dalam sistem kenegaraan itu tidak berjalan dengan semestinya. Ya, prinsipnya siapa yang dekat, koalisi atau tidak, itu dimasukkan. Padahal soal kepakaran itu kan penting saya rasa, dan itu menurutku tidak tepat juga kalau ada blackout, isu-isu yang lain yang ada di Pulau Jawa dan seterusnya,” katanya.
PMII juga menyayangkan tidak adanya perwakilan pemerintah maupun anggota DPRD yang hadir untuk menerima massa aksi. Mereka menegaskan bahwa aksi tetap dilakukan secara tertib dan terbuka untuk dialog.
“Kami hanya ingin berdialog. Apa sulitnya berdialog dengan gerakan mahasiswa? Jangan sampai kami justru dianggap sebagai kambing hitam atau pihak yang ditunggangi kepentingan tertentu. Jika diberikan ruang dialog, kami bisa menyampaikan aspirasi secara objektif dan kawan-kawan dari berbagai daerah di Jawa Tengah juga dapat menyampaikan persoalan di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika tuntutan untuk berdialog kembali tidak direspons, PMII Jawa Tengah akan menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih luas bersama jaringan organisasi mahasiswa di tingkat nasional.
“Jika dalam aksi kali ini kami kembali tidak ditemui, maka kami akan menggelar aksi lanjutan. Gerakan PMII tidak hanya ada di Jawa Tengah, tetapi juga berada di tingkat nasional,” pungkasnya.
Jurnalis: Rizky Syahrul Al-Fath
Editor: Rosyid
