SEMARANG, Lingkarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, menanggapi operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap, Sadmoko Danardono, pada Jumat, 13 Maret 2026.
Luthfi mengaku prihatin atas peristiwa tersebut. Menurutnya, kasus itu menambah daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang tersandung perkara korupsi, setelah sebelumnya Bupati Pati dan Bupati Pekalongan juga menghadapi kasus serupa.
Ia menegaskan telah berulang kali mengingatkan pentingnya integritas pejabat daerah kepada seluruh kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN).
“Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan,” kata Luthfi di Semarang, Sabtu, 14 Maret 2026.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini telah bekerja sama dengan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Kerja sama tersebut dilakukan melalui program koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) yang memberikan pembinaan kepada kepala daerah hingga anggota DPRD.
Selain itu, pada peringatan Hari Antikorupsi Dunia sebelumnya, para pejabat daerah juga telah diingatkan agar tidak melakukan penyimpangan anggaran serta selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Terkait proses hukum yang kini berjalan, Luthfi menyatakan menghormati langkah yang diambil KPK dalam menangani kasus tersebut.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi pembelajaran bagi para bupati, wali kota, wakil kepala daerah, serta ASN di Jawa Tengah.
“Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya dimulut tapi juga diwujudkan dalam perbuatan,” tandasnya.
Ia menambahkan, integritas harus tercermin melalui tindakan nyata, yakni tidak melanggar hukum maupun menyalahgunakan kewenangan jabatan. Hal itu dinilai penting agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara bersih dan profesional.
“Clean governance dan good governance itu harus jadi nafas bupati dan wali kota termasuk ASN-nya,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Luthfi juga meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap tetap menjalankan pelayanan publik secara optimal.
Ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah, terutama menjelang pelayanan arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Sumber: Humas Pemprov Jateng
Editor: Rosyid
