KENDAL, Lingkarjateng.id – Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat berdampak pada penurunan alokasi dana desa (DD) di kabupaten/kota termasuk di Kendal.
Dalam menyikapi penurunan dana desa, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari meminta agar masing-masing pemerintah desa dapat memaksimalkan potensi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Jadi yang dikurangi TKD-nya itu bukan hanya provinsi kemudian kabupaten, ternyata desa juga. Dana desa yang turun itu malah kurang lebih hanya 30 persen,” kata Bupati Tika saat dimintai keterangan pada Rabu, 7 Januari 2026.
Meskipun dana desa terpangkas, Bupati Tika meminta pemerintah desa tetap memprioritaskan program yang langsung menyasar masyarakat.
“Harapan kita dengan keterbatasan ini harus tetap membangun wilayah desanya masing-masing dengan meningkatkan PAD melalui potensi yang dimiliki. Kita bersama-sama bergotongroyong memajukan desa,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Kabupaten Kendal, Yanuar Fatoni menjelaskan alokasi dana desa Kendal 2025 Rp262.618.980.000, dan rata-rata per desa mendapatkan alokasi sekitar Rp987 juta.
“Tahun 2026 alokasi DD Kabupaten Kendal sekitar Rp88,78 miliar. Dan rata-rata per desa Rp330 juta,” terangnya.
Yanuar mengatakan penurunan dana desa yang signifikan sangat berdampak pada rencana pembangunan di desa.
“Dampaknya banyak pembangunan tidak dapat terlaksana. Dan solusi terbaik adalah desa harus mampu memaksimalkan usaha Koperasi Desa Merah Putih untuk meningkatkan pendapatan asli desa,” jelasnya.
Sementara Kepala Desa Margorejo sekaligus Ketua Paguyuban Kaepala Desa Kabupaten Kendal, Suyoto, mengatakan meski banyak dana terpangkas, tetapi ia memastikan tidak akan mengurangi pelayanan terhdap masyarakat.
“Karena anggaran tidak cukup maka kita kedepankan skala prioritas. Ya mungkin tahun ini kita belum bisa melanjutkan pembangunan-pembangunan sarpras karena anggaran ini tidak cukup,” ungkapnya.
Ia menyebut dari anggaran DD sekitar Rp700 juta yang diterima Desa Margorejo di tahun 2025 kini dipangkas menjadi sekitar Rp250 juta.
“Harapannya kedepan bisa DD-nya bisa naik agar pembangunan di desa bisa berjalan dengan baik,” harapnya.
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Ulfa
