PATI, Lingkarjateng.id – Rapat kerja Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati dijeda sementara dikarenakan seluruh anggota pansus bertandang ke kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin, 8 September 2025.
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo mengungkapkan keberangkatan rombongan Pansus tersebut dengan tujuan berkonsultasi mengenai kasus mutasi ASN, termasuk pengangkatan Direktur RSUD Soewondo Pati.
Ia menjelaskan, materi yang hendak dikonsultasikan ke Kemendagri adalah terkait izin pelantikan ASN.
“Kami ke Jakarta mau konsultasi ke Kemendagri dan BKN, yang Kemendagri adalah berkaitan dengan izin terkait pelantikan. Sebelum pelantikan Pak Bupati itu ada izin Kemendagri kami harus konfirmasi itu. Karena di luar itu ada kelebihan misal yang diizinkan hanya 70 ternyata yang dilantik 80 apakah ini benar atau tidak,” ungkapnya kepada wartawan Senin, 8 September 2025.
Sementara BKN terkait pengangkatan Direktur RSUD Soewondo dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati.
Usai konsultasi tersebut, kata dia, data-data tersebut bakal dikumpulkan dan dibahas internal oleh seluruh anggota pansus untuk mengambil langkah pemanggilan selanjutnya.
“Ke BKN kita ingin menanyakan tentang rekomendasi BKN (pelantikan/red) direktur RSUD Soewondo itu seperti apa. Terus apakah mutisi selama ini yang dijalankan sudah sesuai tidak. Ini juga rekomendasi kita sampaikan ke sana. Setelah itu baru kita akan merapatkan lagi, mungkin Kamis atau Jumat akan kita mulai lagi,” terangnya.
Ia juga mengatakan nantinya dimungkinkan konsultasi ini bisa merambah ke instansi lain yang berkaitan soal 12 tuntutan demonstran
“Tidak menutup kemungkinan kita akan konsultasi ke beberapa instansi berkaitan dengan 12 item itu. Kita tegaskan lagi 12 item itu dari aspirasi masyarakat bukan kita mengada-ngada,” tegasnya.
Sebagai informasi, agenda Pansus Hak Angket selama di Jakarta berlangsung mulai Senin sampai Rabu, 9-11 September 2025.
Jurnalis: Lingkar Network
Editor: Sekar S
