BLORA, Lingkarjateng.id – Absensi seluruh pegawai yang bertugas di konter-konter Mal Pelayanan Publik (MPP) Blora akan dilaporkan Bupati Arief Rohman sebagai bahan evaluasi.
“Absensi seluruh pegawai tolong nanti dilaporkan ke Bupati, mana (pegawai front officer) yang masuk, mana yang tidak masuk,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Komang Gede Irawadi, saat memberi bimbingan teknis pelayanan publik dan penandatangan perjanjian kinerja pegawai DPMPTSP dan Front office MPP Blora, Sabtu, 22 Februari 2025.
Komang mengatakan pegawai konter-konter MPP harus disiplin sehingga masyarakat tidak harus menunggu, sebab keberadaan MPP itu untuk mempermudah pelayanan masyarakat.
“Jam pelayanan pukul 08.00, nanti ada pegawai datang pukul 10.00 kan bahaya. Saya harap tidak ada seperti itu,” tutur Komang.
Menurut Komang, setiap pegawai yang bertugas di konter MPP akan dibebaskan dari pekerjaan kantor sehingga dapat fokus melayani masyarakat.
“Para pegawai FO di MPP adalah garda depan pelayanan masyarakat. Jadi harus fokus melayani,” terangnya.
Komang mengatakan Pemkab Blora juga mendorong digitalisasi layanan melalui MPP digital, yaitu bentuk virtual pengintegrasian layanan yang diakses secara daring. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pegawai lebih responsif.
Menurutnya, kekurangan yang kerap ditemui dalam pelayanan MPP di beberapa daerah yakni pegawai yang tidak responsif dan kurang informatif.
“(Masyarakat) nanya satu jawabannya satu, apalagi jawabannya setengah,” kata Komang. (Lingkar Network | Eko Wicaksono – Lingkarjateng.id)
