PATI, Lingkarjateng.id – Dalam kegiatan resesnya, Anggota Komisi D DPRD Pati, Muntamah menjaring sejumlah aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihannya. Antara lain, menjaring masukan dari masyarakat supaya ada affirmative action (tindakan afirmatif) dari pemerintah pada proses seleksi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) mendatang.
“Begini, berdasarkan informasi yang kita dengar ‘kan, tenaga honorer kadang-kadang usianya sudah hampir sepuh. Hampir 50 tahunan. Kalau dari segi teknologi dan materi akademis ‘kan kalah dengan yang muda-muda. Maka dari itu, dibutuhkan sejenis tindakan afirmatif yang mana diharapkan bisa memberikan peluang yang setara, jika kondisinya seperti itu,” jelas Muntamah, saat dihubungi pada (15/02).
Adapun arti dari affirmative action sendiri adalah bentuk kebijakan yang diambil agar kelompok atau golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama.
Anggota DPRD Pati Buka Vaksin Covid-19 di Rumah Pribadi
“Karena tes seleksi P3K itu kan dilaksanakan secara online, maka harapannya tenaga kerja yang masih honorer diberikan pelatihan-pelatihan tata cara mengerjakan. Kemudian dikasih kisi-kisi soal dan latihan soal-soal yang akan diujikan,” harapnya.
Ia menambahkan, untuk teknis tindakan affirmative action sendiri, ia menyerahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait, karena lebih paham situasi dan kondisi sistem seleksi P3K.
DPRD Pati Soroti Pembangunan Jalan Tol Demak-Tuban
Menurut politisi PKB ini, tujuan affirmative action sendiri supaya ada keberpihakan bagi tenaga kerja honorer. Karena selama ini kesejahteraan tenaga kerja honorer kurang mendapat perhatian. Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah memberi kebijakan yang memberi kemudahan tenaga kerja honorer untuk bisa lolos pada seleksi P3K mendatang. Mengingat, seleksi P3K dirasa sebagai jawaban untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer.
“Terutama untuk yang sudah lama mengabdi itu. Karena kadang-kadang juga yang sudah lama mengabdi tidak dapat lolos seleksi dibandingkan dengan tenaga kerja honorer yang masih baru. Nah, jadi perlu adanya tindakan affirmative action,” ungkapnya.
Muntamah mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi ini. Ia pun berjanji pihaknya akan menjadikan hal tersebut usulan untuk masuk ke pokok-pokok pikiran DPRD Pati mendatang. (Lingkar Network l Sifa – Lingkarjateng.id)
