BLORA, Lingkarjateng.id – Bupati Blora Arief Rohman mengungkapkan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 diprediksi anjlok. Namun, pihaknya menyebut tidak ingin membebani masyarakat dengan menaikkan tarif Pajak Bumi Bangunan (PBB).
“Belum ada kepikiran (menaikkan PBB). Jadi kita tentunya tidak ingin juga membebani masyarakat ya,” ungkap Arief, diwawancara Kamis, 2 Oktober 2025.
Bupati Blora menjelaskan saat ini sedang melakukan pembahasan anggaran tahun 2026. Ia mengungkapkan tahun ini dana TKD dari pusat yang di terima Pemkab sekitar Rp 1,9 Triliun. Kemudian, adanya efisiensi angka tersebut berkurang Rp 376 miliar, menyisakan sekitar 1,5 triliun.
“Ya kita berusaha menata ulang. untuk 2026 diperkirakan TKD turun sekitar Rp 376 miliar,” ungkapnya.
Adanya pemangkasan TKD ini, pihaknya harus memutar otak dalam mengambil keputusan. Ia mengatakan keperluan yang dirasa tidak penting akan dilakukan penghematan anggaran.
“Untuk belanja-belanja yang sekiranya tidak mendesak, tidak penting akan kita lakukan penataan ulang. Selanjutnya efisiensi penghematan ini juga kita lakukan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora Mustofa melakukan komunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai upaya mencari solusi mengatasi pemangkasan TKD.
“Ini pada pusing semua. Tapi ini baru kita cari solusi, belanja tidak langsung ini akan kita efisiensi, biar bisa membangun. Kalau tidak diefisiensi ya tidak bisa membangun. Lha ini baru kita komunikasikan dengan TAPD,” terangnya.
Menurutnya, efisiensi memang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan yang lebih baik.
“Ini memang efisiensi harus dilakukan. Karena harus saling mengerti dengan keadaan. Kita komunikasi pasti bisa lah. Seperti efisiensi tahun kemarin juga kitab isa jalan,” ucapnya.
Pembahasan efisiensi dengan TAPD guna memangkas anggaran belanja termasuk anggaran kunjungan kerja dan anggaran rapat. Menurut Mustofa kepentingan masyarakat harus diutamakan.
“Belanja tidak langsung di efisiensi juga enggak apa-apa. Tapi untuk masyarakat harus kita prioritaskan nomor satu. Paripurna tetap ada. Ini masih ada waktu 2 bulan. Bulan ini kita godok, kita diskusi,” ucapnya.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Sekar S
