Blora (lingkarjateng.id) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Blora menggelar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 melalui kegiatan sarasehan yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Blora pada Rabu (04/02/2026).
Acara tersebut menghadirkan anggota Dewan Pers Mohammad Jazuli dengan mengangkat tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” dan subtema “Kontribusi Jurnalis dalam Menangkal Disinformasi Program Presiden”.
Dalam paparannya, Jazuli membuka diskusi mengenai batas perbedaan antara media arus utama dengan Media Sosial (Medsos) yang tidak dilindungi oleh UU Pers. Ia menyebut, saat ini banyak media tanpa struktur redaksional yang jelas. Fenomena itu pun sangat sulit dibatasi.
“Kita belum bisa membatasi itu. Namun, kita bisa memproses semua laporan masyarakat terhadap produk jurnalistik. Kita ada KEJ (Kode Etik Jurnalistik). Apakah pemberitaan itu melanggar KEJ atau tidak,” jelas Jazuli.
Dia mengungkapkan banyak praktek jurnalistik sering dilakukan oleh wartawan yang ngawur. Hal itu terbukti naiknya aduan di Dewan Pers, pada tahun 2024 terdapat sekitar 600 aduan masyarakat, lalu tahun 2025 naik menjadi 1270 aduan.
“Dari 1270 itu mayoritas media online. Dari total itu 85 hingga 90 persen hasil dari analisa dewan pers, yang bermasalah adalah teradu atau pihak media,” bebernya.
Ketua PWI Kabupaten Blora, Heri Purnomo, mengatakan kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat profesionalitas insan pers. Sekaligus memperteguh peran pers sebagai penyampai informasi yang akurat dan bertanggung jawab di tengah derasnya arus informasi.
“Bangsa kuat artinya jika pers sehat. Pers yang profesional, beretika, independen, dan bertanggung jawab akan memajukan ekonomi dan membuat bangsa menjadi kuat,” katanya.
Ia berharap kegiatan itu dapat menjadi momentum untuk membahas berbagai persoalan pers di daerah, sekaligus mencari solusi bersama agar jurnalis semakin berdaya dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Harapan kami nanti kita berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan pers yang ada di Blora dan mendapat pencerahan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakapolres Blora Kompol Slamet Riyanto yang turut hadir dalam acara itu juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang selama ini terjalin antara Polri, pemerintah daerah, dan insan pers.
Ia menilai pers memiliki peran penting sebagai kontrol sosial sekaligus pengawal kinerja pemerintahan, selain membantu penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat.
“Kami sangat terbantu, karena pers selain menjadi kontrol sosial, juga kontrol kinerja kami dan pemerintah. Informasi dan edukasi kepada masyarakat bisa sampai berkat bantuan rekan-rekan pers,” katanya.
Ia berpesan agar insan pers tetap menjaga kepercayaan publik dengan menyampaikan informasi yang faktual dan berimbang. “Kepercayaan masyarakat tergantung apa yang kita sampaikan. Tentunya dengan menyampaikan fakta yang seimbang dan fakta yang sebenarnya,” ujarnya.
Ketua DPRD Blora Mustofa mengatakan hubungan kerja sama antara DPRD, pemerintah daerah, dan wartawan di daerah itu selama ini terjalin harmonis, termasuk dalam mendukung fungsi pers sebagai kontrol sosial.
“Pemberitaan media bisa mendorong percepatan penyelesaian persoalan publik, termasuk infrastruktur jalan dan evaluasi program pemerintah,” kata dia.
Sementara itu, Sekda Blora Komang Gede Irawadi mengatakan Pemkab Blora terus memperkuat transformasi layanan informasi publik dengan membangun sistem terintegrasi di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika.
“Seluruh admin media sosial, pengelola website, dan PPID di tiap OPD kini berada dalam satu komando di Dinas Kominfo. Tidak ada lagi OPD yang berjalan sendiri-sendiri dalam merespons isu,” katanya.
Dirinya juga mengajak media menjaga ruang digital tetap sehat dan kondusif serta menjadi jangkar kebenaran dalam menangkal hoaks. “Pers harus menjadi jangkar kebenaran. Mari membangun Blora dengan narasi positif, dan jadilah kontrol sosial yang konstruktif,” tandasnya.***
Jurnalis : Eko Wicaksono
Editor : Fian
