DEMAK, Lingkarjateng.id – Warga Kecamatan Bonang menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak terkait penanganan banjir rob pada Senin, 12 Desember 2022.
Ketua DPRD Demak, Sri Fahrudin Bisri Slamet, mengatakan bahwa ada tiga hal yang disampaikan warga Bonang dalam audiensi yang berlangsung di aula kantor Kecamatan Bonang.
Pertama, warga meminta peninggian peninggian jalan-jalan kabupaten. Kedua, warga ingin ada normalisasi sungai. Ketiga, warga meminta ada blue print pembangunan, perencanaan dan penanganan rob di Kecamatan Bonang.
Menurutnya, penanganan rob harus ada kerjasama baik dari pihak desa maupun pemerintah kabupaten.
“Jadi mestinya penanganan ini sesuai dengan penanganan yang ada. Jadi desa tetap menganggarkan dana desa untuk menangani rob, pemerintah kabupaten juga seperti itu. Kita nanti akan berusaha untuk meminta kepada provinsi maupun pusat terkait dengan rob yang ada di Kabupaten Demak ini,” katanya.
Pihaknya menjelaskan bahwa anggaran untuk tahun 2023-2024 akan banyak dialokasikan untuk penanganan banjir rob, khususnya di Kecamatan Bonang.
Kendati begitu, pihaknya juga meminta Bupati Demak, Eisti’anah untuk membentuk tim khusus penanganan banjir rob.
“Karena yang terdampak ‘kan bukan Bonang saja, di Sayung juga seperti itu, sehingga dampak ini kalau tidak mulai kita fokuskan mestinya akan menjadi dampak yang sangat tidak baik terkait dengan rob. Kita akan meminta kepada bupati untuk membentuk tim terkait dengan penanganan rob. Walaupun mungkin sudah ditangani secara langsung oleh dinas terkait, tetapi kalau ada tim ini mestinya akan lebih fokus terkait dengan penanganan,” bebernya.
Lebih lanjut, untuk langkah kedepannya akan dilakukan peninggian jalan-jalan kabupaten terlebih dahulu, sehingga akses ekonomi para nelayan yang menjual ikan akan mudah.
“Ini prioritas kita, terkait peninggian TPI dulu, sehingga ketika ada pelelangan ikan tidak tergenang air rob. Di 2023 ini sudah kita alokasikan sekitar Rp 3 miliar untuk peninggian jalan,” ujarnya.
Selanjutnya, terkait normalisasi sungai pihaknya juga butuh kesadaran warga bahwa normalisasi sungai pasti ada dampak yang akan dirasakan oleh warga yang tinggal di sepanjang sungai.
“Ini perlu pendekatan khusus, makanya tadi kita minta untuk melibatkan pemerintah desa. Bagaimana warga itu diajak bicara terkait dengan mereka yang bertempat tinggal di situ. Nanti kita akan carikan solusi yang terbaik untuk warga, jadi kita tidak langsung menggusur tetapi bagaimana warga ini bisa pindah dari situ tetapi bisa ada tempat tinggal. Artinya seperti itu,” pungkasnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Koran Lingkar)
