PATI, Lingkarjateng.id – Retribusi pajak tambang Galian C atau sekarang disebut Minerba Bukan Logam dan Batuan Lainnya (MBLB) menjadi salah satu pendapatan di Kabupaten Pati yang belum memenuhi target.
Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati, Zabidi, mengatakan bahwa sampai bulan Juli, salah satu retribusi pajak daerah yang belum memenuhi target adalah MBLB. Tercatat dalam semester ini, perolehan pajak MBLB masih kurang dari 50 persen atau sebesar 30,70 persen.
“Sampai hari ini yang di bawah 50 adalah pajak MBLB Minerba Non Logam itu masih 30,70 persen,” ungkap Zabidi saat ditemui di tempat kerjanya, pada Selasa, 1 Agustus 2023.
Penyebab pajak pendapatan MBLB belum memenuhi target dikarenakan banyak izin tambang yang belum keluar. Padahal kenyataannya, banyak tambang yang sudah beroperasi.
Menurut Zubaidi, terkait izin Galian C, hal itu bukan kewenangan BPKAD. Akan tetapi, di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Variabelnya itu banyak penambang yang izinnya belum keluar, sehingga kita tidak bisa memungut retribusinya. Sepanjang belum ada izinnya, ya, tidak bisa menambang. Lha, kewenangan izin bukan kewenangan kami, kewenangannya ada di provinsi,” terangnya.
Lebih lanjut, Zabidi mengungkapkan, pendapatan yang diterima dari retribusi pajak MBLB hanya sebesar Rp76.804.500 atau 30,72 persen. Padahal pajak retribusi yang ditargetkan sebesar Rp250.000.000.
“Targetnya Minerba kita atau MBLB sebesar Rp250.000.000 baru terealisasi 30,72 persen atau sebesar Rp76.804.500 hingga saat ini (Juli, 2023),” lanjutnya.
Ia juga menambahkan, potensi tambang yang dimiliki Kabupaten Pati saat ini hanya tambang galian C. Namun tambang galian C yang menjadi andalan Pati, justru belum memenuhi target pajak.
“Ya memang kita ‘kan potensinya tambang galian C saja, untuk minerba itu istilahnya galian atau sekarang MBLB,” pungkasnya. (Lingkar Network | Setyo Nugroho – Koran Lingkar)