KENDAL, Lingkarjateng.id – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dimungkinkan mengalami penurunan hingga Rp 60 miliar yang menyebabkan refocusing anggaran 2023.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kendal, Abdul Wahab. Menurutnya, hal ini didasari potensi riil bahwa kekuatan di lapangan hanya sebesar Rp 55 miliar dari target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu Rp 115 miliar.
“Penurunan PAD tahun ini karena memang dari target PBB Rp 115 miliar. Kita mendasarkan pada potensi riil kekuatan di lapangan itu hanya Rp 55 miliar. Sehingga sisa kurangnya Rp 60 miliar,” kata Wahab.
Namun, pernyataan dari Kepala Bapenda Kendal itu dibantah oleh Ketua Paguyuban Kepala Desa (kades) Bahurekso Kendal, Abdul Malik.
Diakui kenaikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) berpengaruh terhadap pendapatan dari sisi pajak. Akan tetapi, kata Abdul Malik, PBB di semua desa tidak terpengaruh terkait kenaikan NJOP tersebut, karena tidak jauh nilainya dari pajak awalnya sebelum kenaikan.
“Meski NJOP naik, tapi warga tetap patuh membayar. Jadi saya tidak sepakat dengan apa yang ditagihkan. Justru menurut saya, NJOP naik untuk tanah pabrik-pabrik yang mangkrak itu yang menjadikan PBB mengalami penurunan, di desa kami sudah 100 persen,” ujar Ketua Paguyuban yang juga Kepala Desa Ngampel Kulon ini, pada Senin, 14 Agustus 2023.
Malik mengatakan, saat ini warga tetap membayar pajak seperti biasa. Mereka, tambah Malik, sadar betul dengan naiknya NJOP menjadi keuntungan mereka.
“NJOP naik secara otomatis harga tanah juga naik. Kalau saya, sebaiknya Bapenda giat menarik pajak yang nunggak akibat dari pabrik bangkrut, atau warga yang punya rumah tanah di Kendal tapi orangnya tidak di Kendal, dan itu banyak,” lanjutnya.
Banyak desa meski NJOP naik tapi prosentase pendapatan tinggi bahkan banyak yang lunas. (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)
