Mahasiswa Demo di Kantor Gubernur Jateng Disambut Kawat Berduri

AKSI: Ribuan mahasiswa menggeruduk Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (13/4) dengan melayangkan 11 tuntutan. (Adhik Kurniawan/Lingkarjateng.id)

AKSI: Ribuan mahasiswa menggeruduk Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (13/4) dengan melayangkan 11 tuntutan. (Adhik Kurniawan/Lingkarjateng.id)

SEMARANG, Lingkarjateng.id – Ribuan mahasiswa menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (13/4) disambut kawat berduri. Dalam aksi massa tersebut, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi rakyat melayangkan 11 tuntutan.

Pada pukul 15.30 WIB, tampak sejumlah warna almamater dan bendera baik organisasi maupun kampus mulai memadati halaman depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Sejumlah orasi dari masing-masing koordinator lapangan yang turut disuarakan silih berganti.

Terlihat ada security barrier yakni kawat berduri yang memisahkan antara peserta aksi massa dengan aparat kepolisian. Meski demikian, demonstrasi itu berakhir kondusif hingga pukul 18.00 WIB.

Ratusan Mahasiswa Demo Di Kantor Gubernur Jateng, Suarakan 8 Tuntutan

Perwakilan Korlap Aliansi Rakyat Jawa Tengah Menggugat, Pudol mengatakan, aksi ini mendasari kondisi negara yang saat ini jauh dari kata demokrasi, yakni oligarki yang dinilai semakin nyata dalam pengambilan kebijakan-kebijakan negara yang merugikan masyarakat.

“Mulai dari wacana tiga periode presiden, naiknya harga Pertamax dan minyak goreng, sampai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang dinilai terlalu dipaksakan untuk dilakukan di tengah krisis nasional seperti sekarang ini,” kata Pudol, mahasiswa dari Universitas Diponegoro (Undip) itu.

Selain itu, lanjut Pudol, dampak dari Undang-undang (UU) Cipta Kerja juga secara nyata melanggengkan perusakan lingkungan, perampasan ruang hidup masyarakat, pengeksploitasian dan pereduksian hak-hak dan kesejahteraan buruh. Tak hanya itu, konflik agraria dan permasalahan buruh hingga kini dinilai belum pernah terselesaikan.

Mahasiswa Demo di Kantor DPRD Rembang, Ini 4 Tuntutan yang Disampaikan

“Bahkan, justru kebijakan yang diambil oleh pemerintah cenderung berpihak pada kepentingan korporat. Hal ini menjadi indikasi bahwa kekalahan negara di cengkraman oligarki semakin nyata terlihat,” terang dia.

Kesempatan sama, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar menerangkan, pemasangan pagar kawat berduri atau security barrier hanya sebagai pelindung objek. Dia menjelaskan, pemasangan security barrier merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengamanan objek.

“Harapannya unjuk rasa pada hari ini kondusif. Kami juga menyampaikan kepada anggota, bahwa kegiatan pengamanan ini sebisa mungkin dilaksanakan secara humanis,” terang Kapolrestabes.

Mahasiswa Demo di Blora Suarakan 5 Tuntutan

Sedangkan terkait personel, pihaknya telah menyiapkan 935 personel gabungan TNI/Polri untuk pengamanan. Selain itu, juga dilakukan pengalihan arus jalan dengan sistem contraflow

Lebih jauh, mengenai 11 tuntutan yang dilayangkan itu, diantaranya menuntut MPR RI berkomitmen untuk tidak mengamandemen UUD NKRI 1945, memastikan rantai pasokan ketersediaan BBM dalam negeri, memecat Menteri Perdagangan karena gagal dalam menjalankan tugas dan mengusut tuntas mafia minyak goreng. 

Selain itu, terdapat tuntutan penolakan pemindahan IKN di masa krisis, mencabut dan mengkaji ulang UU IKN dengan memperhatikan aspek ekologis, ekonomi dan sosial budaya serta sahkan RUU Masyarakat Hukum Adat.

Protes Kebijakan Pemerintah, Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi di Depan Gedung DPRD Pati

Lanjut Pudol, tuntutan mencabut UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, mencabut SK Gubernur Jawa Tengah tentang UMK Tahun 2022 di kabupaten/kota yang berdasarkan UU Cipta Kerja, menolak tunggakan iuran BPJS Kesehatan serta menuntut penegakan sanksi tegas dan transparansi publik mengenai perusahaan yang tidak memberikan THR.

Kemudian menghentikan intimidasi, represif dan segala bentuk kekerasan aparat terhadap warga negara, menghentikan pembangunan yang mengabaikan dampak pada kerusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup rakyat dengan dalih kepentingan umum, dan menghentikan relokasi industri ke Jawa Tengah. (Lingkar Network | Adhik Kurniawan – Koran Lingkar)