PATI, Lingkarjateng.id – Kenaikan harga sejumlah kebutuhan dasar masyarakat, seperti minyak goreng, BBM, digenapi pula dengan kenaikan PPN telah mengundang reaksi dari kalangan mahasiswa Pati yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Mereka unjuk rasa di depan gedung DPRD Pati, Senin (11/4).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa surat tuntutan berisi penolakan kenaikan harga BBM, minyak goreng, dan juga pajak. Para mahasiswa kemudian mengizinkan Ketua DPRD Pati untuk menandatangani dan menyampaikan tuntutan mereka ke pemerintah pusat.
“Kami ingin bertemu dengan pimpinan. Saya minta kepada dewan untuk menandatangani surat tuntutan kami, untuk kemudian dapat disampaikan ke pemerintah pusat,” kata Ketua Koordinator Aksi, Arif Suharyoso.
DPRD Pati Janji akan Bawa Aspirasi Mahasiswa ke Pemerintah Pusat
Menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin bersama dengan Wakil I DPRD Pati, Joni Kurnianto dan Wakil II DPRD Pati, Hardi secara bergiliran menandatangani surat tuntutan yang diberikan oleh mahasiswa.
“Prinsip pimpinan beserta anggota dewan yang lain adalah menerima aspirasi kalian. Bersama dengan wakil pimpinan, akan kami tandatangani surat tuntutan yang kalian bawa untuk kemudian kami sampaikan ke pusat,” kata Ali Badrudin.
Ketua DPRD Pati juga berjanji akan menyampaikan aspirasi yang tertuang dalam surat tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat.
“Sesuai dengan tuntutan mahasiswa, saya janji akan menyampaikan surat ini kepada pemerintah pusat yang ada di Jakarta untuk kemudian ditindaklanjuti di sana. Karena yang membuat kebijakan itu dari pusat, bukan dari kami,” ujarnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)