PATI, Lingkarjateng.id – Berbeda dengan pemilik kapal yang kesejahteraannya sangat baik, bahkan dengan omset miliiaran rupiah tiap tahunnya. Kesejahteraan nelayan atau Anak Buah Kapal (ABK) dengan pemilik kapal justru berbeda 180 derajat.
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Sukarno, menilai ketimpangan sosial antara pemilik kapal dengan ABK ini adalah suatu fenomena baru yang terjadi di Kabupaten Pati, khususnya di Juwana.
Jika dilihat dalam sejarah, kondisi ekonomi masyarakat nelayan di Juwana khususnya di desa nelayan Bajomulyo dan Bendar pada zaman dulu tidaklah seperti saat ini.
Kendati di satu sisi kemajuan sektor perikanan sangat mensejahterakan masyarakat Desa Bajomulyo dan Bendar yang sebagian besar merupakan pemilik kapal, akan tetapi anggota DPRD Pati Sukarno menyayangkan kesejahteraan para ABK yang mayoritas adalah masyarakat Pati.
Oleh sebab itu, Sukarno mendorong agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) selaku mitra kerja dari komisi B DPRD Pati untuk dapat mengakomodir dan memperhatikan kesejahteraan para nelayan khususnya para ABK.
“Sektor perikanan tangkap saat ini mengalami penurunan drastis yang berdampak pada pendapatan ABK. Mereka (ABK) ini kan bergabung pada bagi hasil tangkapan, sehingga perlu ada perhatian dari Pemkab agar kesejahteraan mereka juga terbantu,” bebernya.
Selain mendorong kepada Pemkab, menurut politikus dari Partai Golkar ini, para pemilik kapal juga harus bertanggungjawab terhadap kesejahteraan para ABK. Sebagai pihak yang memperkerjakan seseorang, menurutnya sudah menjadi kewajiban bagi para bos-bos kapal menjamin kesejahteraan anak buahnya.
Sukarno menambahkan, kebutuhan ekonomi para ABK saat ini masih belum bisa tercukupi dengan hanya mengandalkan sistem bagi hasil tangkapan ikan.
Apalagi, jika dilihat dari sistem tangkap ikan para nelayan yang sampai perairan Papua diiringi dengan angin kencang dan kuatnya arus laut. Hal ini menurutnya tidak sepadan dengan upah yang diterima oleh para ABK.
“Ini jelas harus ada perhatian dari Pemkab dan pemilik kapal. Di sektor perikanan ini banyak kapal yang hasil tangkapannya menurun drastis. Sehingga jika masih menggunakan sistem bagi hasil, untuk ABK ini sangat memprihatikan,” tutup wakil rakyat dari Kecamatan Wedarijaksa ini. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)
