KENDAL, Lingkarjateng.id – Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq, menyebut sejumlah program prioritas di Kabupaten Kendal berpotensi tidak terdampak efisiensi anggaran.
Adapun program prioritas di Kendal di antaranya adalah pembangunan Masjid Agung Kendal, Kendal Sport Center, pembangunan lanjutan Pasar Weleri, dan pembangunan lain yang sifatnya mendesak.
“Yang kita rumuskan misal perjalanan dinas kita sepakat ada penyesuaian efisiensi. Program prioritas yang itu sudah disepakati oleh DPRD, kami berharap agar tidak kena dampak,” ujar Mahfud di Kendal pada Selasa, 12 Februari 2025.
Menurutnya, pembangunan Masjid Agung Kendal dan Kendal Sport Center masih membutuhkan anggaran kurang lebih sekitar Rp 10 miliar.
“Sementara, untuk Pasar Weleri saya lupa besarannya berapa. Karena itu harus bangun lagi dan itu anggarannya sekitar Rp 60 miliar. Nah kelihatannya anggaran yang terpangkas nanti tidak sampai segitu,” bebernya.
Adapun proyek yang berpotensi terdampak yakni infrastruktur yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Infrastruktur yang terpotong baru DAK, dan berapa persennya kita juga belum tahu untuk yang di Kendal. Yang APBD juga kita belum tahu besarannya, karena belum dirapatkan,” jelasnya.
Sebelum menetapkan besaran anggaran yang dilakukan pemangkasan, pihaknya akan menggelar rapat penentuan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Dalam waktu dekat ini kami akan rapat untuk efisiensi bersama badan anggaran dan TAPD. Yang jelas memang ada beberapa program yang terdampak,” imbuhnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj.) Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari, menegaskan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dinilai tidak akan mengganggu anggaran program prioritas yang menyasar kepada masyarakat.
“Saya rasa yang penting tidak mengganggu kinerja pemerintahan. Kita tunggu penjabaran dari menteri. Sepertinya hanya unsur penunjang misalnya perjalanan dinas, bimtek, rapat. Kalau kinerja tidak,” katanya.
Namun, pihaknya sudah melakukan pemetaan dan inventarisasi alokasi anggaran mana saja yang nantinya akan dipangkas sembari menunggu dasar hukum tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kita harus wait and see, kita berhentikan dulu sementara sambil menunggu kebijakan yang akan diturunkan pusat dalam waktu dekat ini. Jangan sampai nanti kita gas semua ternyata ada efisiensi,” pungkas Agus. (Lingkar Network | Arvian Maulana – Lingkarjateng.id)
