KENDAL, Lingkarjateng.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendal, H. Muhammad Makmun, S.H.I. memberikan tanggapan terkait maraknya keberadaan pasar modern di Kabupaten Kendal. Ia menilai menjamurnya pasar modern bisa menyebabkan keberadaan pasar tradisional terganggu.
Tanggapan tersebut disampaikan Makmun saat menghadiri acara sosialisasi pengelolaan pasar rakyat milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal di Aula Kantor Kecamatan Gemuh pada Selasa, 9 Agustus 2022.
Dalam berbelanja, masyarakat selaku konsumen semakin menuntut kenyamanan, apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi pasar tradisional, maka secara otomatis mereka akan beralih ke pasar modern. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya pasar modern atau swalayan yang telah berkembang pesat di Kabupaten Kendal.
“Pasar modern kalau dibandingkan dengan pasar rakyat yang isinya orang desa atau orang kampung dengan modal seadanya, tanding dengan pasar modern yang dari satu sisi permodalannya sudah tidak terbatas, kemudian tempatnya bersih, ber-AC. Kemudian belanjanya bisa milih sendiri. Bila disaingkan dengan pasar rakyat yang citranya kotor, panas, kumuh, becek dan lain sebagainya, ini suatu paradoks yang tidak imbang,” ungkap Makmun.
Selain faktor infrastruktur yang kurang baik, ia tak menampik faktor keamanan menjadi alasan masyarakat enggan berbelanja di pasar tradisiional.
“Satu sisi pasar modern ini berada di atas, satu sisi pasar tradisional berada di bawah. Lha, ini kemudian harus disiasati. Sebenarnya saya adalah salah satu orang yang paling tidak sepakat dengan menjamurnya pasar modern ini,” tambahnya.
Menurut Makmun, Kabupaten Kendal memiliki cukup banyak pasar modern yang sudah tersebar di seluruh kecamatan. Ia mencatat setidaknya ada 300 pasar modern yang berdiri.
“Saya mau berhitung, kalau 300 pasar modern yang di Kendal, kemudian satu pasar modern itu per hari menyedot Rp 10 juta berarti dalam satu hari itu ada Rp 10 juta x 300, jadi ada Rp 3 miliar dalam sehari. Dalam sebulan ada Rp 90 miliar, dalam setahun Rp 1 triliun lebih. Artinya apa, duitnya rakyat Kendal ini satu triliun lebih yang dinilainya hampir separuh APBD Kabupaten Kendal itu disedot oleh konsorsium pemilik modal,” lanjutnya.
Untuk menyiasati maraknya pasar modern, Makmun menekankan supaya masyarakat bisa mengampanyekan belanja di warung tetangga. Cara itu dinilai Makmun akan bisa menghambat pertumbuhan pasar modern saat ini.
“Beda halnya kalau jenengan belanja di warung tetanggane jenengan, itu duit juga sirkulasinya akan berada di sekitar jenengan. Ketika kita mau kampanyekan belanja di warung tetangga atau di pasar-pasar rakyat kita, ini sangat luar biasa.”
Selain itu, teknologi online merupakan tantangan lain bagi para pedagang di pasar tradisional.
“Ini menjadi satu tantangan, karena ini proses peralihan. Masalah kita beralih ini belum lama, 2015 ke atas. Ini adalah era transisi, era perubahan. Kalau di era ini mampu beradaptasi, mampu menggunakan teknologi sebagai penunjang, Insya Allah akan mengambil berkah dari proses perubahan itu,” pungkasnya. (Lingkar Network | Mualim – Koran Lingkar)
