JEPARA, Lingkarjateng.id – Berdasarkan survey PISA (program For International Student Assesment) yang diliris Organization for Economic and Development (OECD) Tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara atau 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Hal ini di ungkapkan Ketua DPRD Jepara, Haizul Ma’arif dalam dialog interaktif Jaring Asmara di radio Kartini FM pada Kamis, 28 Juli 2022.
“Rendahnya tingkat literasi bangsa Indonesia, mengakibatkan Indonesia mempunyai daya saing yang rendah, rendah indeks pembangunan SDM-nya, rendah inovasinya, rendah income per kapitanya hingga rendah rasio gizinya. Itu semua akhirnya berpengaruh pada rendahnya indeks kebahagiaan warga Indonesia itu sendiri,” ujar Gus Haiz sapaan akrab Ketua DPRD Jepara.
Menurut Ketua DPRD Jepara, perlu adanya sisi hulu termasuk peran pemerintah yang dapat menghadirkan buku yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di pelosok.
“Suatu Kabupaten ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada pula peran para pakar dari akademisi, ada swasta, para penulis, dan penerbit juga. Jadi, semua harus terlibat dan bersinergi untuk mengatasi rendahnya budaya membaca masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, salah satu solusi yang bisa ditempuh untuk meningkatkan literasi masyarakat adalah agar para Bupati, Walikota, dan Gubernur mendorong masyarakatnya untuk gemar membaca serta bertanggung jawab untuk menyediakan bahan informasi baik melalui bahan bacaan tercetak maupun elektronik yang cukup dan sesuai dengan konteks lokal suatu daerah.
“Ada tiga aspek yang harus dipenuhi untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, yaitu literasi dasar, karakter, dan kompetensi,” sambung Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.
Ketua DPRD Jepara menguraikan, beberapa faktor yang mempengaruhi kapasitas SDM untuk gemar membaca di antaranya, yang pertama adalah minimnya akses informasi. Masih terbatasnya sumber informasi yang dapat diakses, sumber informasi yang dimaksud adalah yang valid dan kredible. Dalam hal ini, dinas instansi yang berwenang menyediakan adalah Diskominfo Jepara dan Perpustakaan Daerah.
“Kedua, kurangnya konten yang disediakan, masih terbatasnya jumlah koleksi bahan bacaan, konten bacaan baik cetak maupun digital dan yang ketiga adalah pemerataan informasi,” paparnya.
Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Jepara sebagai lembaga legislatif yang mempunyai fungsi Legislation, Budgeting, and Controling terus berupaya untuk mendukung program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan budaya baca dan literasi masyarakat. Kegiatan layanan perpustakaan harus dapat memfasilitasi semua kelompok masyarakat untuk memanfaatkan sumber-sumber bacaan dan pengetahuan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kecakapan hidup atau life skills.
“Jadi perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan dan peminjaman buku semata, melainkan menjadi pusat literasi informasi dan pusat pembelajaran bersama masyarakat melalui peer learning activities dan berbagai kegiatan pelatihan keterampilan, yang diarahkan untuk peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pendekatan demikian, layanan perpustakaan diharapkan dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkasnya. (Lingkar Network | Muslichul Basid – Koran Lingkar)
