PATI, Lingkarjateng.id – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Pati mendapatkan aduan dari masyarakat bahwa stok LPG 3 kilogram (kg) saat ini langka dan harganya tidak sesuai harga eceran tetap (HET).
Menanggapi keluhan masyarakat, Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan bersama jajarannya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) dan beberapa agen elpiji pada Rabu, 5 Maret 2025.
“Kemudian disisi lain pengecer per hari ini itu ada yang menjual ada yang Rp 35 ribu, Rp 45 ribu, lha ini kan menjadi keluh kesah masyarakat,” ujarnya, Kamis, 6 Maret 2025.
Dalam kesempatan itu, pihaknya melihat langsung proses pengisian LPG baik yang bersubsidi maupun non subsidi. Dari informasi yang didapatkan di salah satu SPBE suplai gas dari Pertamina sebanyak 30 ton per hari.
Namun dari jumlah tersebut yang ditampung hanya 25 ton saja. Dari pihak SPBE menyebut, sisanya 5 ton digunakan untuk menanggulangi kemacetan distribusi dari Pertamina.
“Saya tanyakan bahwa untuk pengisian ke beberapa agen itu lancar tidak? Itu ternyata juga lancar. Lha kenapa menjadi penghambatan semacam ini? Kemudian pengecer-pengecer itu juga mengeluhkan dengan harga yang melambung tinggi, apalagi ini subsidi,” jelas dia.
Selain itu, pihaknya menanyakan terkait harga LPG 3 kg yang dijual ke masyarakat melebihi HET. Kemudian, pihaknya juga meminta SPBE untuk menjual LPG ke pangkalan sesuai HET yang sudah ditetapkan pemerintah.
“Disitu kurang lebihnya itu Rp 15.500 berapa itu. Kemudian dari agen ke pangkalan kemudian ke pengecer harusnya kan Rp 18 ribu, tapi kok melambung tinggi ada apa disini?” kata dia.
Dia bersama jajaran di Komisi B DPRD lainnya berharap, mulai dari SPBE, agen, pangkalan hingga pengecer menjual LPG 3 kg sesuai dengan HET.
“Tujuan kami adalah demi masyarakat, demi rakyat untuk menstabilkan harga sesuai dengan standar dari pemerintah. Karena itu subsidi ya harus disesuaikan,” tandasnya. (Lingkar Network | Setyo Nugroho – Lingkarjateng.id)
