SEMARANG, Lingkarjateng.id – Ratusan driver taksi online dan ojek online (ojol) yang tergabung dalam Driver Online Bergerak Jateng (DOBJ) bersama Asosiasi Driver Online (ADO) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Jalan Pahlawan Kota Semarang pada Kamis 15 September 2022 pukul 10.00 hingga pukul 12.30 WIB.
Sebelum tiba di depan Kantor Gubernur Jateng, massa aksi berkumpul di Lapangan Garnisun Kalisari, Jalan Dr Soetomo. Setelah itu, massa konvoi menuju eks Wonderia untuk memarkirkan kendaraan dan long march hingga ke Kantor Gubernur Jateng.
Dalam aksinya, massa menyuarakan beberapa tuntutan di antaranya, kenaikan tarif R2 dan R4, potongan aplikasi segera direalisasikan dan di semua aplikator sesuai aturan pemerintah (KP 667) karena efek dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), penghapusan biaya aplikasi atau biaya pesanan atau biaya tersebut dibagi dua 50:50 antara driver online dan aplikator dan segera realisasikan payung hukum untuk driver online R2.
Perwakilan dari DOBJ, Didik Agus Riyanto mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM membuat para driver dan ojol semakin kesulitan. Pasalnya, sebelum adanya kenaikan harga BBM saja, order yang mereka terima tidak banyak.
“Hasil audiensi, permintaan teman-teman sudah kita sampaikan semua ke pihak aplikator dan ke Pak Wakil Gubernur (Wagub) Gus Taj Yasin. Dari semuanya itu, besok pada Senin, 19 September 2022 akan diberikan jawaban. Bilamana sampai hari Senin, dari para aplikator tidak memberikan jawaban, dari teman-teman akan menduduki kantor tersebut,” ucap Didik.
Didik berharap, dengan melakukan aksi demonstrasi tersebut, tuntutan para driver dan ojol bisa didengar dan direalisasikan oleh para aplikator serta pemerintah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin yang menerima audiensi perwakilan driver online di Lantai 4 Gedung Gubernur Jateng menyampaikan bahwa kedua belah pihak antara aplikator dan mitra driver sebenarnya saling membutuhkan. Menurutnya, dengan adanya aplikator, para pelaku driver dan ojek online bisa meningkatkan kesejahteraan melalui pekerjaan yang dilakukan.
“Jadi, kita harus memahami kedua belah pihak punya tanggung jawab masing-masing. Tadi terkait keselamatan Alhamdulillah semua sudah sepakat bahwa keselamatan mitra maupun aplikator benar-benar bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada di pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujarnya.
Pihak aplikator, kata Gus Yasin, harus bersedia menaikkan tarif karena itu sudah menjadi keputusan pemerintah, artinya para aplikator yang saat ini ada di Jawa Tengah harus tunduk dengan aturan itu semua.
“Jadi, kalau masih ada tarif rendah disesuaikan, begitu juga potongan-potongan yang harusnya masuk ke mitra ya harus disesuaikan, tadi ada 20 persen dipotong oleh aplikator. Saya minta ini juga diturunkan karena itu menjadi hak atau kewajiban aplikator kepada mitra,” imbuhnya.
Dalam audiensi yang juga dihadiri oleh Plh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jateng, Syurya Deta Syafrie dan seluruh perwakilan pihak aplikator yaitu Gojek, Grab, Maxim dan Shopee masih akan menunggu hasil dari pertemuan berikutnya pada Senin, 19 September mendatang.
“Kita sepakat tadi bahwa besok pada hari Senin kita akan ada pertemuan lagi, karena bagaimanapun juga para aplikator yang ada di Jawa Tengah ini harus berkoordinasi dengan yang di pusat. Sehingga, mereka pada hari ini kita beri kesempatan. Hari ini, besok dan sampai hari Senin ada pertemuan atau jawaban untuk masyarakat khususnya untuk para mitra kerja dari aplikator-aplikator itu,” pungkas Gus Yasin. (Lingkar Network | Mualim – Koran Lingkar)
