SEMARANG, Lingkarjateng.id – Puluhan massa aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Jawa Tengah (Jateng) melakukan penyegelan gerbang DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Jateng pada Selasa, 20 September 2022. Aksi tersebut merupakan bentuk ekspresi kekecewaan massa lantaran demo penolakan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) tak mendapatkan respons dari pihak terkait.
Massa mulai berkumpul sekitar jam 14.00 WIB di depan gedung DPRD Jateng. Aksi demo diawali dengan orasi dari perwakilan mahasiswa Undip dan Unnes, KASBI, HMI, dan GMKI. Orasi yang digaungkan membawa empat tuntutan, yakni menolak kenaikan harga BBM, berantas mafia tambang dan migas, tolak pengesahan RKUHP dan perbaiki pasal-pasal bermasalah, serta tuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
Salah satu koordinator aksi, Rahmatullah Yudha menyampaikan bahwa tujuan dari aksi simbolik tersebut yakni untuk mengungkapkan rasa kekecewaan rakyat kepada pemerintah terhadap kebijakan kenaikan harga BBM.
“Bentuk kekecewaan, bentuk ketidakpercayaan dan mosi tidak percaya kita. Karena aksi penolakan kenaikan BBM itu sudah berulang kali dilakukan di depan Gubernuran, di tempat yang sama, tapi tidak kunjung membuahkan hasil dan pada kenyataannya tidak didengar oleh stakeholder yang kita tuju,” jelasnya.
Menurutnya aksi simbolik menyegel gerbang DPRD dinilai lebih aman bagi massa aksi untuk menghindari adanya tindakan represif dari aparat.
“Pada awalnya kita ingin masuk ke dalam gedung DPRD untuk menyuarakan aspirasi agar lebih dekat dengan gedung rakyat, tapi pada kenyataannya tidak diberikan izin. Daripada menimbulkan kekacauan dan segala macamnya, tindakan represif, kami memutuskan untuk melakukan aksi simbolik dengan cara menyatakan penyegelan,” lanjutnya.
Mahasiswa Universitas Diponegoro tersebut juga menyampaikan harapannya melalui aksi hari agar pemerintah mengkaji ulang dan menurunkan harga BBM.
“Harapannya yang pasti yang kongkretnya adalah tuntutan kita diakomodir, harga BBM diturunkan, ada rebalancing fiskal yang dilakukan oleh negara, pemosisian alat fiskal kembali seperti normal, memperbaiki alur fiskal,” imbuhnya.
Kendati demikian, apabila tuntutannya tidak diakomodir, ia mengaku akan kembali menggelar aksi di tempat yang sama dengan massa yang lebih banyak. (Lingkar Network | Mualim – Koran Lingkar)
