DEMAK, Lingkarjateng.id – Bupati Demak, Eisti’anah mengusulkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Demak bisa direalisasiskan tahun ini. Khususnya pembangunan yang berkaitan dengan permasalahan banjir rob.
Hal tersebut disampaikan Bupati Eisti’anah saat menerima kunjungan kerja dari Komisi V DPR RI di Gedung Grhadika Bina Praja pada Kamis, 19 Januari 2023.
Bupati Eisti’anah menyampaikan bahwa kunjungan kerja dari Komisi V DPR RI bersama mitranya itu untuk membahas terkait rob, jalan yang terdampak rob dan pembangunan jembatan Wonokerto.
“Tadi sudah kita sampaikan semuanya. Kita perlu tindakan lebih cepat, semoga di 2023 ini ada anggaran untuk Kabupaten Demak. Karena memang kita usulkan tadi adanya tanggul laut, kemudian untuk BBWS sendiri adanya normalisasi, kami sudah menyampaikan untuk bisa berkoordinasi segera,” jelasnya.
Selain itu, ia menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak juga mendapatkan izin untuk normaslisasi sungai-sungai kecil.
“Kita diizinkan untuk menormalisasi sungai-sungai yang lebih kecil dan BBWS segera menormalisasi sungai-sungai yang besar seperti sungai Lusi, sungai Wulan itu perlu penanganan secepatnya. Kalau itu tidak segera ditangani mungkin kalau ada hujan seperti kemarin akan terjadi banjir lagi yang akan berdampak pada masyarakat,” ungkapnya.
Dirinya juga telah mengusulkan rencana efektif terkait penyelesaian masalah rob agar tidak terjadi pembengkakan anggaran.
“Tadi sudah kami sampaikan kebutuhan anggarannya, kalau dari PUPR sendiri sampai ber triliun-triliun. Tetapi kita menyampaikan itu bisa lebih efisiens ketika kita menghidupkan kembali jalan-jalan kabupaten yang melalui dari Sayung sampai Wedung, itu sekitar 17 kilometer hitungannya. Mungkin kalau di angka Rp 200 miliar kita bisa menghidupkan kembali jalan kabupaten dan sebagai tanggul laut yang ada di empat kecamatan,” terangnya.
Tak hanya itu, Ia pun menawarkan solusi terkait permukiman warga. Salah satunya dengan membuat rumah apung untuk rumah yang berada di luar jalan kabupaten tersebut.
“Itu pun tidak menutup seluruhnya. Jadi fungsi dari tanggul laut tersebut adalah untuk membatasi sementara sembari menormalisasi. Jadi jika ada muara-muara atau sungai tetap kita hidupkan,” sambungnya.
Menurutnya, jika upaya-upaya tersebut tidak segera dilakukan dikhawatirkan wilayah di Pantura ini akan tenggelam.
“Karena kalau ini tidak segera dilakukan beberapa tahun yang akan datang pantura akan tenggelam. Tadi sudah disampaikan juga dari BBWS bahwa penurunan muka tanah di Demak antara 7-10 cm dan kenaikan air lautnya 3 mm per tahunnya,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan perlu koordinasi bersama antara pemerintah pusat dan daerah, agar bisa menciptakan solusi yang tepat untuk Kabupaten Demak. Pihaknya pun meminta di 2023 program bisa terealisasikan, sekalipun anggaran di 2023 sudah ditetapkan.
“Tadi kami juga berdiskusi kecil dengan pimpinan. Semoga ada anggaran yang bisa diusulkan langsung oleh Komisi V atas temuan yang ada di Kabupaten Demak. Tadi juga kita usulkan untuk jalan-jalan kabupaten yang terdampak dari pembangunan jembatan Wonokerto, dan solusinya kita akan mendekat ke kementerian PUPR,” tandasnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Koran Lingkar)
