Semarang (lingkarjateng.id) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang mengingatkan potensi kenaikan harga barang dan jasa menjelang Ramadan. Tingginya daya konsumsi masyarakat dinilai bisa memicu terjadinya inflasi, khususnya pada kelompok makanan dan minuman.
Statistisi Ahli Madya BPS Kota Semarang, Duto Sulistiyono, menjelaskan perubahan pola belanja masyarakat kerap terjadi menjelang Ramadan. Komoditas yang sebelumnya jarang dibeli, justru mengalami lonjakan permintaan.
“Yang biasanya tidak beli kola, sekarang beli kola. Yang tidak biasanya beli kelapa muda, sekarang beli kelapa muda. Ini berpotensi mendorong kenaikan harga di kelompok makanan dan minuman,” ujarnya, saat dihubungi Minggu (8/2).
Duto menekankan pentingnya pemantauan harga secara intensif, terutama pada barang-barang konsumsi utama masyarakat selama Ramadan. Meski demikian, ia menyebut kondisi inflasi di Kota Semarang saat ini relatif masih terkendali.
“Relatif kita masih tenang, karena Februari ini bertepatan dengan puncak panen raya. Walaupun Semarang bukan kota produsen, selama jalur distribusi bisa dijaga, insyaallah kenaikan harga beras bisa diredam,” jelasnya.
Sehingga, untuk meredam gejolak inflasi, BPS mendorong pemerintah daerah melakukan intervensi pada komponen harga yang berada dalam kewenangan daerah. Salah satu yang diusulkan adalah pemberian keringanan tarif air PDAM.
“Kelompok perumahan memiliki bobot yang cukup tinggi dalam perhitungan inflasi. Kalau Pemkot bisa melakukan intervensi, misalnya penurunan tarif PAM, dampaknya bisa cukup signifikan dalam menahan laju inflasi,” katanya.
Selain itu, BPS juga mengusulkan pemberian diskon tarif transportasi umum, seperti Bus Rapid Transit (BRT), terutama menjelang momen libur panjang dan perayaan Imlek yang berdekatan dengan Ramadan.
“Momen Imlek dengan libur panjang bisa menarik kunjungan wisatawan ke Kota Semarang. Kalau diberikan diskon tarif BRT, itu satu sisi bisa meredam inflasi, di sisi lain juga meningkatkan kunjungan wisata,” jelas dia.
Duto mencontohkan kebijakan diskon tarif BRT yang pernah diterapkan pada Juni 2025 lalu terbukti mampu menahan laju inflasi di Kota Semarang. Terkait prediksi angka inflasi ke depan, BPS mengaku belum berani menyampaikan proyeksi secara spesifik.
“Kami belum berani memprediksi inflasi, karena sampai saat ini metode yang diakui secara resmi itu baru untuk proyeksi jumlah penduduk. Untuk inflasi, kami belum memiliki metode baku,” tegasnya.
Ia menambahkan, tidak semua komponen harga dapat diintervensi pemerintah daerah. Seperti tarif listrik yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Ada harga yang bisa diatur di tingkat daerah, ada juga yang menjadi kewenangan pusat seperti listrik. Itu di luar jangkauan Pemkot,” imbuhnya. ***
Jurnalis : Syahril Muadz
Editor : Fian
