PATI, Lingkarjateng.id – Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Pati belum maksimal. Salah satu penyebabnya karena beberapa lembaga keuangan masih belum menerapkan penggunaan IKD untuk jaminan data nasabah.
“Tak semua siap dengan IKD, beberapa sebagian institusi masih pakai E-KTP sebagai jaminan nasabah kalau mau ambil maupun pinjam uang. Itu masih terjadi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati, Sutikno Edi saat dihubungi di Pati, pada Senin, 27 November 2023.
Kendati demikian, ia menyebut jika sejumlah bandara sudah memberlakukan IKD meskipun belum terintegrasi dengan perbankan.
“Tapi IKD ini sudah berlaku di bandara. Apabila mau boarding pass dan KTP ketinggalan, padahal mau akses dokumen. Anda bisa menggunakan IKD. Dijamin aman dan lolos, karena IKD ini ada KTP, KK (Kartu Keluarga), dan lain sebagainya,” ujarnya.
Menurutnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) sudah memerintahkan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menggunakan IKD. Atas instruksi itu, diharapkan lembaga keuangan seperti koperasi, perbankan, dan lain-lain ke depannya sudah menggunakan IKD bukan E-KTP lagi.
“BEI dan OJK sudah disurati, karena seperti perbankan, koperasi, ke depan bisa mengintegrasikan data orang-orang dengan IKD untuk mengurus administrasi, kredit, dan simpan pinjam,” jelasnya.
Ia menyampaikan, penggunaaan IKD lebih efisien dan masyarakat dapat mengoperasikannya melalui perangkat seluler masing-masing yang berbasis smartphone.
“Masyarakat tidak perlu repot mengisi banyak formulir untuk berbagai layanan publik. Dengan IKD yang di dalamnya terdapat KTP digital bakal terkoneksi dengan semua pelayanan publik,” ucapnya.
Sementara itu, Yoga salah seorang pengunjung bank di Kabupaten Pati mengaku khawatir penggunaan IKD bisa menimbulkan kebocoran data nasabah. Menurutnya, pemerintah perlu menjamin keamanan secara maksimal untuk menerapkan sistem digitalisasi.
“Memang sudah ada IKD, tapi apa ya aman? Lha wong data-data di Kominfo saja banyak yang bocor. Programnya bagus, tapi sebaiknya tingkat keamanan identitas kependudukan bisa ada jaminan lebih,” pintanya. (Lingkar Network | Setyo Nugroho – Koran Lingkar)
