BLORA, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap I kepada masyarakat kurang mampu di 24 kelurahan dalam rangka penanganan dampak inflasi.
Penyerahan perdana, dimulai pada Senin, 17 Oktober 2022 di Kantor Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora Kota dengan dihadiri dan di-launching secara langsung oleh Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati.
Secara simbolis, Wakil Bupati (Wabup) Blora menyerahkan BLT kepada perwakilan penerima di Kelurahan itu. Masing-masing penerima akan memperoleh bantuan dengan nominal Rp 150 ribu tiap bulannya.
Untuk penyaluran kali ini, dilakukan untuk periode dua bulan yakni bulan September dan Oktober, sehingga warga menerima Rp 300 ribu.
Wabup Tri Yuli mengungkapkan, Pemkab Blora telah menyiapkan sekitar 3.000 paket atau kuota bantuan BLT yang akan diberikan kepada masyarakat kurang mampu di 24 kelurahan.
“Kita launching BLT dampak inflasi yang diberikan untuk 24 kelurahan, launching kita lakukan di Kelurahan Bangkle, hari ini ada 2 kali penyaluran, untuk 2 bulan jadi Rp 300 ribu, ini penyaluran bulan September dan Oktober. Untuk nanti bulan November dan Desember jadi ada 4 bulan untuk 2022, mohon diterima nggih Bapak Ibu,” kata Wabup Tri Yuli.
Wabup Tri Yuli berharap, agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang membutuhkan di kelurahan-kelurahan tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3A Blora Dra Indah Purwaningsih, mengungkapkan bahwa Pemerintah Pusat meminta daerah mengalokasikan belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022.
“Pemkab Blora melalui Dinsos P3A menyusun beberapa program dalam rangka penanganan dampak inflasi di Kabupaten Blora, salah satunya adalah pemberian bantuan langsung tunai akibat dampak inflasi kepada kelurahan,” ungkapnya.
Indah juga menuturkan bahwa, bantuan kali ini khusus diberikan kepada kelurahan, berbeda dengan desa yang sudah memiliki anggaran bersumber dana desa sehingga bisa memberikan BLT DD.
“Bantuan ini khusus untuk kelurahan karena Blora ada 24 kelurahan dan dari kelurahan tidak ada BLT DD, sehingga kami memberi kesempatan untuk dapat melayani masyarakat terdampak inflasi untuk di kelurahan,” paparnya. (Lingkar Network | Lilik Yuliantoro – Koran Lingkar)
