KENDAL, Lingkarjateng.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Kendal menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Kendal di Ruang Rapat Abdi Praja Setda Kendal, Jumat, 20 November 2026.
Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat koordinasi dan kolaborasi tenaga pendamping dalam mengawal pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.
Rakor dibuka Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, didampingi Ketua Karang Taruna Kendal, Nattaya Kenenza.
Dalam arahannya, Bupati Tika menyampaikan bahwa Tenaga Pendamping Profesional merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam menjembatani kebijakan pemerintah pusat dan daerah hingga tingkat desa.
Menurutnya, pendamping desa berperan membantu pemerintah desa, BPD, BUMDes, dan masyarakat dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan secara mandiri dan akuntabel.
Melalui rakor tersebut, Bupati Tika meminta pendamping desa menyelaraskan program dan kebijakan, khususnya terkait regulasi terbaru, penyusunan APBDes, serta prioritas pembangunan daerah. Evaluasi kinerja pendampingan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat.
“Selain itu, pendamping desa kami harapkan mampu membantu menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan, memperkuat sinergi lintas tingkatan, serta meningkatkan akurasi data dan pelaporan perkembangan desa,” harapnya.
Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal, Alfebian Yulando, menjelaskan rakor tersebut menjadi sarana memperkuat kolaborasi antara Dispermasdes dan tenaga pendamping yang terlibat langsung dalam berbagai persoalan di desa.
Menurutnya, pendamping desa memiliki peran penting dalam menyampaikan dan menyosialisasikan regulasi dari pemerintah pusat, baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), kepada pemerintah desa.
“Teman-teman pendamping ini yang langsung terlibat dengan persoalan di desa dan pemerintah desa. Karena itu, kami perlu berkoordinasi dan berkolaborasi agar regulasi yang diterapkan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat,” jelas Alfebian.
Ia berharap, koordinasi antara Dispermasdes dan pendamping desa dapat mencegah munculnya persoalan dalam pelaksanaan kebijakan maupun program pembangunan di kemudian hari.
Pendampingan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari penanganan stunting, pendataan keluarga penerima manfaat (KPM) dan non-KPM, pengembangan BUMDes, hingga penyusunan perencanaan dan anggaran desa. (Adv)
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Muslichul Basid






























