SALATIGA, Lingkarjateng.id – Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Salatiga tahun 2027 mulai memunculkan perbedaan pandangan antara kalangan buruh dan pengusaha.
Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinnaker) Kota Salatiga, Henni Mulyani, mengungkapkan hingga Selasa, 10 November 2026, Dewan Pengupahan Kota Salatiga belum menyepakati besaran kenaikan UMK 2027.
Menurutnya, pembahasan masih berada pada tahap awal, termasuk penjaringan aspirasi dari unsur pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha (Apindo).
Henni menjelaskan, pembahasan masih berfokus pada perumusan serta penghitungan indikator ekonomi makro. Indikator tersebut meliputi inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah juga masih menunggu data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) serta arahan dari kementerian terkait.
“Belum ada angka final atau kesepakatan resmi mengenai persentase kenaikan UMK Kota Salatiga 2027. Proyeksi pasti masih menunggu penetapan indikator resmi dari pemerintah,” jelasnya, Selasa, 10 November 2026.
Dalam penjaringan aspirasi, ia menyebut kalangan buruh mengusulkan kenaikan UMK sekitar 10 persen. Usulan tersebut didorong kebutuhan menjaga daya beli pekerja di tengah kenaikan harga barang kebutuhan pokok.
Sementara itu, unsur pengusaha melalui Apindo meminta penetapan upah mempertimbangkan kondisi riil dunia usaha, kemampuan finansial perusahaan, serta iklim investasi di Kota Salatiga.
Pengusaha menilai kenaikan upah perlu memperhatikan kemampuan perusahaan agar tidak memicu efisiensi tenaga kerja maupun pemutusan hak kerja (PHK). Di sisi lain, evaluasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan UMK 2027.
Henni menyampaikan, penghitungan upah minimum turut memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta survei dan penyesuaian indikator KHL.
“Dengan demikian, kebijakan pengupahan diharapkan mampu menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mempertahankan keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.
Adapun rekomendasi UMK 2027 dari Wali Kota Salatiga akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sesuai jadwal regulasi pengupahan.
Penetapan UMK tahun 2027 oleh Gubernur Jawa Tengah ditargetkan rampung paling lambat 25 November 2026.
Jurnalis: Angga Rosa
Editor: Muslichul Basid
