PATI, Lingkarjateng.id – Sosok pemimpin adalah sosok yang paling dicari oleh warganya ketika hendak berkeluh kesah perihal kebijakan publik. Namun alih-alih menemui massa Demo Nelayan Pati, Bupati Pati Haryanto justru memilih menghadiri Gowes Tasyakuran Rumah Sakit Keluarga Sehat Hospital (RS KSH) Pati, pada Sabtu (14/5) lalu.
Dalam demo yang diikuti ribuan massa yang tergabung dalam Paguyuban Nelayan Pati di depan Gedung DPRD Pati itu, hanya tampak Ketua DPRD Pati Ali Badrudin bersama Wakil Ketua Komisi B DPRD Pati Sutarto Oen Thersa.
Sementara perwakilan dari Pemkab Pati diserahkan pada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Edy Martanto. Juga hadir dalam demo besar-besaran tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng Fendiawan Tiskiantoro. Sementara orang nomor satu di Kabupaten Pati tak menampakkan diri dan justru terlihat menghadiri acara Gowes Tasyakuran HUT ke-16 RS Keluarga Sehat Hospital.
Respon Demo Nelayan, DPRD Pati Beri Dukungan, Bupati Tidak Tampak
Gelar Tasyakuran HUT ke-16 tahun RS Keluarga Sehat Hospital (KSH) tersebut disiarkan dalam channel Youtube Batara News. Diawali Gowes (sepeda santai) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Pati, dimulai dari Pendopo Pati sampai taman belakang KSH. Kemudian berlanjut dengan Tasyakuran HUT ke-16 KSH Pati, Sabtu (14/5).
Suasana meriah penuh sukacita di RS KSH yang dihadiri Bupati Pati berbanding terbalik dengan suasana di jalan DR. Wahidin No. 2A, Kaborongan, Pati yang menghubungkan antara kantor DPRD Pati dan kantor Bupati Pati. Jalan tersebut penuh massa demo dari Paguyuban Nelayan Pati, yang datang dengan kendaraan bermotor dan mobil pick-up, bahkan dilengkapi dengan replika kapal yang mereka arak.
Ribuan Nelayan Pati Demo, Ini Respon Ketua DPRD Pati Ali Badrudin
Masa pendemo menuntut pemimpin daerah di Kabupaten Pati menyampaikan aspirasi mereka ke Pemerintah Pusat, karena beratnya regulasi yang dinilai menindas pelaku perikanan di Bumi Mina Tani.
“Kami sebagai nelayan merasa sangat prihatin dengan kondisi saat ini. Jika nelayan sudah turun ke jalan berarti akan ada aksi besar. Jangan sampai nelayan semakin sengsara,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia cabang Pati, Rasmijan.
Hal senada juga diteriakkan koordinator aksi, Hadi Sutrisno. Dalam orasinya, kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi 10% adalah faktor utama para nelayan melakukan aksi demo.
“Permasalahan ini bukan hanya masalah alat tangkap saja, tapi ini benar-benar keseluruhan. Kebijakan yang sangat tidak memihak kepada nelayan,” ujar Hadi diamini massa pendemo.
Tercekik Regulasi, Ribuan Nelayan Pati Geruduk Gedung Dewan
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin tampil di muka dan memberikan dukungannya terhadap aspirasi Paguyuban Nelayan Pati. Ia juga berjanji akan menyampaikan tuntutan para nelayan ke pemerintah pusat. Sebagai bentuk dukungan, Ali Badrudin membubuhkan tanda tangannya di surat tuntutan nelayan dan meminta sekretaris dewan untuk memberikan stempel pada surat tersebut, sebagai bentuk kelegalan surat dan dukungan penuh DPRD Pati.
“Kami tidak hanya tanda tangan bahkan kami perintahkan oleh Sekretaris DPRD untuk menstempel (surat tuntutan dari nelayan). Itu harus distempel yang resmi dari DPRD Pati. Tidak hanya materai, kami secara kelembagaan mendukung sepenuhnya upaya dari teman-teman nelayan,” kata Ali Badrudin. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)
