PATI, Lingkarjateng.id – Ribuan nelayan Pati mengeruduk gedung DPRD Pati untuk menyampaikan protes terhadap sejumlah regulasi yang dirasa memberatkan pelaku perikanan. Dalam demo nelayan yang dijaga ratusan petugas gabungan itu, tampak Ketua DPRD Pati Ali Badrudin bersama wakilnya H. Hardi, dan sejumlah anggota Dewan yang lain. Akan tetapi, Bupati Pati Haryanto justru tidak menampakkan diri dalam aksi demonstrasi yang memadati jalan penghubung antara Gedung DPRD Pati dan Kantor Bupati Pati.
Dalam aksinya, Koorditor Aksi, Hadi Sutrisno membacakan 7 tuntutan nelayan Pati kepada pemerintah pusat, yaitu:
- Nelayan meminta kepada pemerintah untuk menurunkan pajak (PNBP) dari 10% menjadi 5%.
- Menghentikan perijinan kapal pukat dan asing asing.
- Membuat aturan pendampingan untuk keberlangsungan perikanan tangkap.
- Menghentikan kapal asing maupun eks asing di wilayah penangkapan.
- Mengizinkan kapal pengangkut untuk kembali beroperasi.
- Menghentikan penindakan di laut dengan tahapan pembinaan maupun peringatan.
- Menurunkan harga BBM jenis solar untuk kapal.
“Permasalahan ini bukan hanya masalah alat tangkap saja, tapi ini benar-benar keseluruhan. Kebijakan yang sangat tidak memihak kepada nelayan,” ujar Hadi Sutrisno.
Tercekik Regulasi, Ribuan Nelayan Pati Geruduk Gedung Dewan
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Cabang Pati, yang akrab disapa Mbah Jan mengatakan, ada masalah cukup besar di dalam Paguyuban Nelayan Pati. Hal itulah yang kemudian membuat para nelayan turun ke jalan.
“Kami sebagai nelayan sangat prihatin dengan kondisi saat ini. Jika nelayan sudah turun ke jalan berarti akan ada aksi besar. Jangan sampai nelayan semakin sengsara,” ungkap Mbah Jan saat orasinya.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin yang menemui para demonstran berjanji akan menyampaikan aspirasi nelayan Pati ke Pemerintah Pusat.
“Pada prinsipnya kami mendukung langkah-langkah yang dilakukan paguyuban nelayan pati. Kami juga berjanji akan membawa aspirasi nelayan pati ke pemerintah pusat,” kata politisi PDI-P itu. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)
