SALATIGA, Lingkarjateng.id – Tim kuasa hukum dari 8 anggota Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) Kota Salatiga resmi melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum berupa class action ke Pengadilan Negeri (PN) Salatiga. Gugatan tersebut diajukan lantaran adanya dugaan kerugian yang dialami para anggota koperasi usai perubahan sepihak atas program simpanan berjangka “Si Pintar”.
Juru bicara tim kuasa hukum 8 anggota Koperasi BLN dari kantor MK & Partner, Nirwan Kusuma, menyatakan bahwa delapan klien mereka mewakili sekitar 40.000 anggota koperasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Gugatan ini kami ajukan sebagai bentuk perjuangan hukum untuk para anggota yang merasa dirugikan karena perubahan sepihak dari program Si Pintar menjadi Si Jangkung, yang membuat persentase hasil dari simpanan uang menurun drastis,” terang Nirwan, Sabtu, 31 Mei 2025.
Menurut Nirwan, program Si Pintar sebelumnya menjanjikan imbal hasil sebesar 4,17 persen per bulan.
Namun, berdasarkan surat pemberitahuan koperasi tertanggal 17 Maret 2025, program tersebut secara sepihak dikonversi menjadi Si Jangkung dengan imbal hasil hanya sekitar 2 persen per bulan.
Tak hanya mengalami penurunan keuntungan, imbuhnya, para anggota juga mengeluhkan keterlambatan pembayaran hasil maupun pengembalian modal yang telah disetorkan, bahkan hingga saat ini belum ada pencairan.
“Beberapa klien kami bahkan belum mendapatkan kejelasan soal konversi tersebut. Padahal, mereka menyetorkan dana dengan nominal beragam, dari jutaan hingga miliaran rupiah, dengan jaminan BPKB hingga sertifikat tanah,” imbuhnya.
Ia menyebut, koperasi BLN yang beralamat di Salatiga itu mengklaim memiliki berbagai unit usaha, termasuk kerja sama dengan BUMN, perusahaan swasta, hingga usaha tambang dan trading.
Namun, dalam keterangannya kepada anggota, koperasi mengaku tengah mengalami kendala ekonomi serta keterlambatan pembayaran proyek-proyek besar.
“Delapan klien kami mengalami kerugian total sekitar Rp 10 miliar. Namun, karena ini class action, total gugatan kami ajukan sebesar Rp 3,1 triliun yang mewakili seluruh anggota koperasi yang tergabung dalam program Si Pintar,” tegasnya.
Kuasa hukum lainnya, Sultan Bima, mengatakan upaya komunikasi sebelumnya telah dilakukan oleh para anggota, tapi tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, langkah hukum pun dipilih sebagai jalan terakhir.
“Kami mengimbau kepada anggota lain yang merasa dirugikan untuk segera bergabung dalam gugatan ini guna memperkuat posisi hukum di persidangan,” pungkasnya.
Jurnalis: Angga Rosa
Editor: Rosyid
