PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap aman, meski Kabupaten Pekalongan tengah menghadapi situasi pasca penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hal itu disampaikan Sukirman saat diwawancarai awak media, Rabu, 4 Maret 2026 sekitar pukul 10.00 WIB.
“Ya, kita pastikan aman. Saya jamin sekali lagi pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Kemudian THR, baik swasta maupun ASN, tetap kita jalankan sesuai aturan. Kalau gaji, aman. Aman, aman. Tidak ada gangguan,” tegasnya.
Sukirman menyampaikan keprihatinan atas penangkapan yang melibatkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Ia mengibaratkan situasi ini seperti musibah dalam satu keluarga dan meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan.
Meski demikian, ia memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Pelayanan di sektor kesehatan, pendidikan, pasar, UMKM, hingga perizinan disebut tidak mengalami hambatan. Menurutnya, mekanisme pembagian tugas antara wakil bupati dan bupati sudah menjadi hal biasa. Jika salah satu berhalangan, yang lain mengambil alih tugas.
“Seperti biasa kami ini secara otomatis selalu berbagi tugas, saya khususnya dengan Ibu Bupati. Bila satu berhalangan, yang lain mengerjakan. Demikian juga dengan para asisten dan kepala dinas. Kami saling backup, saling membantu, dan itu juga yang terjadi hari ini.” Jelas Sukirman.
Terkait sejumlah ruangan yang masih disegel, Sukirman menyebut telah dilakukan pengalihan ruang kerja agar aktivitas tetap berjalan. Pihaknya juga masih menunggu arahan dari Gubernur Jawa Tengah serta perkembangan proses hukum lebih lanjut.
“Ya tentu nanti kita tunggu proses sampai mendapatkan keterangan yang jelas, dan kita menunggu petunjuk dari Pak Gubernur juga dalam hal ini,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten II Sekda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, menjelaskan terdapat tiga ruangan di lingkungan Setda yang disegel, yakni Prokopim, Bagian Perekonomian, dan Bagian Umum. Selain itu, sejumlah ruang kepala OPD turut disegel, di antaranya DPU TARU, Dinkom UKM Naker, Perkim LH, Satpol PP, dan Dishub.
“Kalau yang di kompleks Setda ini yang terganggu ruangannya sudah kita alihkan ke ruang rapat. Semua tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Sekar S
