BLORA, Lingkarjateng.id – Survei Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Blora menmukan dugaan sejumlah pondok pesantren fiktif yang hingga saat ini masih dibiarkan beroperasi. Atas temuan itu, Ketua FKPP Blora, Muzayin, mengaku akan segera turun tangan membenahi ponpes yang tidak memenuhi persyaratan.
“Hasil survei saya sementara, saya menduga ada ponpes fiktif yang masih dibiarkan hidup,” ujar Muzayin, pada Selasa, 1 Agustus 2023.
Menurutnya, ponpes fiktif ini bisa terjadi saat proses pengajuan izin dan survei lapangan oleh tim. Dia menduga pengajuan izin bisa lolos karena sudah di-setting, tetapi setelah izin turun justru ponpes tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Kendati begitu, Muzayin yang juga Pimpinan Ponpes Bumi Damai Al Mustawa ini enggan menyebutkan jumlah dan lokasi ponpes yang diduga fiktif tersebut.
“Maaf kami belum bisa buka ke publik, kami akan melakukan penelusuran terlebih dahulu,” paparnya.
Ia menjelaskan, ponpes yang resmi berizin itu memiliki beberapa kriteria. Di antaranya memiliki pengasuh atau kiai, mempunyai santri, kurikulum yang jelas, terdapat tempat ibadah dan asrama.
“Jika yang kasat mata saja tidak ada, perlu dipertanyakan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, pihaknya menyebut ponpes yang resmi dan mempunyai izin operasional di Kabupaten Blora setidaknya ada sekitar 90 ponpes, sedangkan ponpes yang masih dalam proses perizinan ada 4.
“Yang belum berizin, atau sedang proses akan kita dorong agar segera selesai legalitasnya,” ucapnya.
Menurutnya keberadaan FKPP pada dasarnya dibentuk untuk kepentingan pondok pesantren. Misalnya, jika ada ponpes yang belum memenuhi syarat perizinan akan di-support untuk menjadi lebih baik lagi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan mengecek atau survei ke pondok pesantren.
“Jika nanti ditemukan tidak sesuai dengan data yang ada, maka akan kami ajak musyawarah mencari jalan keluar,” bebernya.
Sementara itu, Sucipto, guru di salah satu Ponpes di Kecamatan Cepu ini mendukung langkah yang diambil Ketua FKPP Blora. Menurutnya, menertibkan ponpes merupakan langkah yang tepat agar tidak ada lagi ponpes abal-abal.
“Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan FKPP, semoga ke depan ponpes di Blora semakin maju, baik secara kualitas maupun kuantitasnya,” ujarnya. (Lingkar Network | Hanafi – Lingkarjateng.id)
