REMBANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang memperkuat komitmennya dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas MBG Kabupaten Rembang di Ruang Rapat Bupati pada Kamis, 18 September 2025.
Rakor tersebut menjadi langkah awal penyamaan persepsi antarinstansi, sekaligus penyusunan strategi teknis pelaksanaan program. Bupati dan Forkopimda didapuk sebagai penasihat, sementara Wakil Bupati Rembang, Mohammad Hanies Cholil Barro’, ditunjuk sebagai Ketua Satgas MBG.
“Kemarin menyinkronkan, karena ini adalah suatu hal baru semuanya ada dari dari BGN Pusat, jadi kita yang di daerah itu masih meraba-raba, kewenangan dan segala macam, itu masih belum sinkron, maka kemarin diadakan Rakor bersama dengan dinas terkait termasuk Kemenag yang (bertugas) bagian ke-halal-annya,” ungkap Bupati Harno saat diwawancarai media pada Jumat, 19 September 2025.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Rembang, Mohammad Hanies Cholil Barro’, menyampaikan bahwa Satgas akan bekerja berdasarkan lima pilar utama. Pilar tersebut meliputi percepatan program, kolaborasi lintas instansi, ketahanan pangan, distribusi dan pengendalian limbah, serta edukasi dan pelaporan.
“Percepatan program memang harus melalui jalur Satgas pusat dan provinsi. Tapi untuk pilar lain bisa langsung kita kerjakan di tingkat daerah,” terang Hanies.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar OPD agar implementasi MBG berjalan tepat sasaran.
Menurutnya, ada sejumlah tantangan krusial yang perlu diantisipasi, seperti ketersediaan bahan pangan lokal, standar gizi seimbang, keamanan dan kehalalan makanan, serta sistem pengelolaan limbah makanan dan kemasan.
“Ini tantangan kita bersama yang harus segera diatasi agar pelaksanaan MBG tidak hanya cepat tapi juga berkualitas,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut Rakor, Satgas MBG Kabupaten Rembang akan membentuk tim teknis yang bertugas menjalankan operasional harian, menyusun jadwal pelaksanaan, hingga menyiapkan sistem pelaporan berkala kepada Bupati. Satgas juga berencana mengadakan rapat evaluasi rutin setiap bulan.
“Program ini bukan hanya program pusat, tapi juga mendukung visi misi daerah. Harus dilaksanakan lintas instansi dan lintas sektor, agar benar-benar efektif, efisien, dan menyentuh sasaran,” tegas Hanies.
Sementara itu, Harno mengingatkan agar SPPG tidak memanfaatkan program ini untuk mencari keuntungan pribadi.
“Anggaran sudah disesuaikan dengan porsi makan yang layak. Jangan sampai porsinya dikurangi demi untung lebih, karena bisa menimbulkan persepsi buruk di masyarakat,” pungkasnya.
Adapun Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Rembang, Aprilia, menyebutkan bahwa Rembang mendapatkan kuota pendirian 65 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, hingga saat ini baru 11 unit yang sudah beroperasi.
“Tadinya 64, tapi ada tambahan satu kuota. Total sekarang 65 SPPG. Kita masih butuh percepatan agar seluruhnya bisa segera berjalan,” ungkap Aprilia.
Ia menyebut percepatan ini sangat bergantung pada peran aktif Satgas MBG, serta dukungan dari Dindikpora, Dinas Kesehatan, dan Dinlutkan sebagai OPD yang memiliki keterlibatan langsung.
Jurnalis: Muhammad Faalih
Editor: Sekar S
