Lingkarjateng.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa sekitar 50 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan mengikuti retret gelombang kedua pada bulan Juni 2025 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumdeang, Jawa Barat.
Menjadi lokasi dilaksanakannya retret, IPDN sendiri memiliki sejarah yang panjang dalam membentuk kader-kader pemerintahan yang berkualitas. Dari zaman kolonial hingga era modern, IPDN terus berkembang untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pemerintahan di Indonesia.
Simak ulasan sejarah Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang dirangkum dari portal resmi IPDN.
Akar Sejarah Sejak Masa Kolonial
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan lembaga pendidikan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. IPDN memiliki peran penting dalam mencetak kader pamong praja yang siap mengemban tugas di pemerintahan pusat maupun daerah.
Jika ditarik ke belakang, pendidikan pamong praja di Indonesia bermula pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1920. Saat itu didirikan sekolah khusus bagi calon pegawai pemerintahan pribumi seperti Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA), Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA), lalu Opleiding School Indische Ambtenaren (OSIBA).
Lulusan sekolah-sekolah tersebut digunakan oleh pemerintah kolonial untuk membantu menjalankan administrasi pemerintahan di tingkat lokal.
Setelah Indonesia merdeka, kebutuhan akan aparatur sipil negara yang handal semakin mendesak. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah kemudian mendirikan Sekolah Menengah Tinggi Pangreh Praja (1948) di Jakarta dan Makassar, yang kemudian menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintah Administrasi Atas (SMPAA). Kemudian Kursus Dinas C (KDC) sejak 1952 di berbagai kota untuk mendidik pegawai tingkat dasar.
Lahirnya APDN, IIP, STPDN hingga IPDN
Pada tahun 1956, berdiri APDN Nasional di Malang, Jawa Timur, sebagai respons atas kebutuhan tenaga pamong praja yang lebih terampil dan profesional. Presiden Soekarno meresmikan APDN ini sebagai lembaga pendidikan nasional yang menghasilkan lulusan dengan gelar Sarjana Muda (BA).
Namun pada tahun 1967, pemerintah membentuk Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) untuk menyelenggarakan pendidikan setingkat sarjana (S-1). Pada tahun 1972, IIP dipindahkan dari Malang ke Jakarta dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Di masa ini, IIP menjadi pusat pendidikan untuk membentuk pemimpin pemerintahan yang memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang unggul.
Seiring berjalannya waktu, APDN juga didirikan di 20 provinsi di Indonesia. Namun, demi efektivitas dan pemerataan kualitas, seluruh APDN daerah disatukan menjadi satu lembaga nasional di Jatinangor, Jawa Barat pada tahun 1988. Kemudian pada tahun 1992, lembaga ini ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dengan Program Studi Diploma IV. Pendidikan ini dirancang untuk mencetak lulusan siap pakai yang ditempatkan langsung di birokrasi.
Pada tahun 2004, pemerintah menggabungkan STPDN dan IIP menjadi satu institusi bernama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004. Tujuannya yakni menyederhanakan struktur pendidikan kedinasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, meningkatkan efektivitas dan kualitas kaderisasi pamong praja, serta menyesuaikan dengan kebijakan nasional tentang pendidikan tinggi.
IPDN sebagai pusat Pendidikan Kepamongprajaan kini memiliki beberapa jenis pendidikan, diantaranya:
- Pendidikan Vokasi (D-I hingga D-IV)
- Pendidikan Akademik (S-1 hingga S-3)
- Pendidikan Profesi Kepamongprajaan
Program-program ini disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan regulasi pendidikan tinggi.
Untuk mendukung pemerataan dan spesialisasi pendidikan, IPDN membuka kampus di berbagai daerah dengan jenis fokus pendidikan tertentu. Seperti IPDN di Bukittinggi (Sumatera Barat), IPDN Rokan Hilir (Riau), IPDN Gowa (Sulawesi Selatan), IPDN Minahasa (Sulawesi Utara), IPDN Kubu Raya (Kalimantan Barat), IPDN Mataram (NTB), serta IPDN Jayapura (Papua).
IPDN sendiri memiliki tiga fakultas utama, yakni Fakultas Politik Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Fakultas Perlindungan Masyarakat. Setiap fakultas menaungi program studi vokasi (D-IV) dan akademik (S-1 hingga S-3) sesuai kebutuhan sistem pemerintahan modern.
Selain itu, IPDN juga menyelenggarakan Program Magister (S-2) Administrasi Pemerintahan Daerah, Program Doktor (S-3) Ilmu Pemerintahan, dan Program Profesi Kepamongprajaan untuk mendukung UU No. 12 Tahun 2012 dan UU No. 23 Tahun 2014 terkait syarat kompetensi jabatan pemerintahan seperti camat.
Selanjutnya sesuai Permendagri Nomor 43 Tahun 2018, struktur organisasi dan kepemimpinan IPDN meliputi Rektor dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor Bidang Kerja Sama.
