REMBANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) menggelar bimbingan teknis (bimtek) dan koordinasi bersama kecamatan se-Kabupaten Rembang. Kegiatan itu dalam rangka percepatan pelaksanaan transaksi non-tunai di seluruh pemerintahan desa (pemdes).
Diketahui, saat ini sudah ada enam kecamatan di Kabupaten Rembang yang mengikuti bimtek dari Dinpermades mengenai transformasi digital pada sektor keuangan menggunakan aplikasi Cash Management System (CMS).
Setelah bimtek ini, sebanyak 287 desa di Kabupaten Rembang wajib mengaplikasikan CMS yang salah satu tujuannya adalah untuk transparansi keuangan desa serta memudahkan pihak desa dalam bertransaksi sehingga tak perlu ke Bank Jateng tetapi dapat dilakukan dari desa masing-masing.
Kepala Dinpermades Kabupaten Rembang Slamet Haryanto melalui Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa Nur Sa’id mengatakan, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sistem CMS ini akan lebih transparan, akuntabel, partisipasi, tertib, dan disiplin anggaran dengan melaksanakan transaksi non-tunai.
“Sesuai yang sudah ditetapkan pada Perbup 33 Tahun 2023 dengan mengimplementasikan transaksi non-tunai pada pemdes,” ujarnya.
Nur Sa’id menjelaskan tentang ketentuan dari sisi pendapatan dan pengeluaran pembiayaan. Ia menyampaikan, pendapatan dan pembiayaan pengeluaran yang lebih dari Rp5 juta maka dimasukkan secara non-tunai.
“Nantinya admin di tingkat desa harus menguasai sistem. Kepala desa sebagai eksekutor, sekretaris desa sebagai checker, dan kepala urusan keuangan desa sebagai operator,” jelasnya.
Sebelumnya, Bupati Rembang Abdul Hafidz sudah melaunching percepatan transaksi non-tunai pada 27 Maret 2024. Setelah bimtek semua kecamatan tuntas maka ditargetkan pada Juni 2024 nanti semuanya sudah mengaplikasikan transaksi non-tunai. (Lingkar Network | Vicky Rio – Lingkarjateng.id)