UNGARAN, Lingkarjateng.id – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Semarang, Mimin Triwidiati, menyoroti soal tidak meratanya bantuan sosial (bansos) yang diterima masyarakat di kabupaten setempat.
“Kami itu prihatin sekali, utamanya pemimpin yang lupa dengan semua janji-janji yang disampaikan saat kampanye, dan sekarang lupa apa itu kesejahteraan masyarakat kita di Kabupaten Semarang. Bahkan, soal pemerataan pembagian bansos saja tidak bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Mimin Triwidiati kepada Lingkar Jateng pada Senin, 24 Juni 2024.
Ia mengungkap bahwa banyak praktik di lapangan yang sengaja dilakukan oleh oknum pemegang kebijakan untuk menguntungkan kerabat dekat. Hal ini membuat warga yang masuk dalam kategori layak menerima bansos justru tidak mendapatkan jatah bantuan dari pemerintah. Malah, kata dia, beberapa warga yang faktanya termasuk “keluarga mampu” justru mendapatkan jatah bansos.
“Praktik-praktik seperti keponakannya, anaknya, cucunya, pamannya, bibinya yang punya kebijakan di daerah tersebut yang justru diutamakan menerima bansos, dan warga kami yang membutuhkan inilah malah tidak menerima bansos. Ini mestinya tidak begitu, harusnya sebelum pembagian bansos, di data dan dipastikan betul apakah dia termasuk warga yang berhak menerima bansos atau tidak,” tegas Mimin.
Lebih lanjut, ia ingin agar penyaluran bansos disesuaikan dengan data statistik yang tepat dan kenyataan di lapangan. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari salah sasaran dalam penyaluran bantuan dari pemerintah.
“Saya melihat sendiri di Desa Candirejo, Pringapus, tepatnya di Dusun Krajan, ini membuat kami semua miris dan kecewa. Karena warga ini harusnya tersentuh bantuan, tapi tidak dapat sama sekali, kan lucu, malah yang warga punya toko besar, saudara kades setempat, ini malah dapat bantuan beras,” katanya.
Ketua DPC Perindo Kabupaten Semarang itu berharap kepada pemenang Pilkada Semarang nanti agar melakukan evaluasi berkala mengenai semua program yang dijalankan, termasuk bansos.
“Ya tentu harapannya beberapa bulan, sebulan sekali, atau beberapa bulan sekali, harus melakukan evaluasi, khususnya data, kalau dari bawah tidak bisa dipercaya, lalu siapa lagi yang bisa kami percaya,” tutupnya. (Lingkar Network | Hesty Imaniar – Lingkarjateng.id)
