SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mendorong kabupaten/kota untuk melakukan percepatan vaksinasi berbasis desa.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Prabowo usai rapat penanganan Covid-19 di kantor Gubernuran, Senin (11/10/21).
“Hingga saat ini vaksinasi Covdi-19 di Jawa Tengah rata-rata sudah 49,5 persen. Ada daerah yang sebagian di bawah 50 persen, tapi juga banyak yang sudah di atas 70 persen,” ujar Yulianto Prabowo.
Secara rinci, ia menyebut daerah yang cakupan vaksinasi Covid-19 di atas 70 persen. Diantaranya Kota solo, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kota Tegal, Karanganyar, Klaten, dan Sukoharjo.
Di sisi lain, ada daerah yang cakupan vaksinasinya di bawah 50 persen. Seperti Banyumas, Rembang, Purworejo, Kebumen, Blora, Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Magelang, Temanggung, Cilacap, Banjarnegara, Pemalang dan Brebes.
“Yang di bawah 50 persen tidak semuanya karena faktor ketersdiaan vaksin, tapi juga percepatan pelaksanaannya. Sehingga yang masih rendah kita dorong untuk melakukan suatu percepatan secara simultan berbasis pada desa. Jadi, kalau berbasis des aitu sangat bagus,” paparnya.
Efektif Ciptakan Percepatan dan Pemerataan Vaksinasi
Menurut Yulianto, vaksinasi Covid-19 berbasis desa sangat efektif untuk percepatan dan pemerataan. Baik yang total maupun lansia.
“Maka konsep vaksinasi berbasis des itu sangat bagus sekali, karena semua faskes bergerak Bersama. Kedua, lansia mudah aksesnya dan bisa jemput bola. Seperti di beberapa tempat yang sudah melakukan ini, di Boyolali ternyata cukup bagus baik total maupun lansia,” tuturnya.
Sejauh ini, pihaknya menyebut mampu menyuntikkan vaksin sekitar 2,5 juta per minggu. Dan minggu ini Jateng menerima 2,6 juta dosis vaksin.
“Semoga ini bisa diselesaikan, sehingga angka vaksin bisa tinggi,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menuturkan, vaksinasi Covid-19 menjadi syarat status level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga, kabupaten/kota yang masih di bawah 50 persen untuk segera melakukan percepatan.
“Kita pastikan kabupaten/kota di bawah 50 persen untuk menghitung berapa kebutuhannya untuk berapa hari minimal untuk satu minggu. Kami akan minta ke Kementrian Kesehatan khusus daerah di bawah 50 persen, agar bisa dilakukan percepatan,” tandasnya. (Lingkar News Network | Koran Lingkar Jateng)
